Kompas.com - 18/10/2012, 19:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman pidana enam tahun penjara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Wa Ode Nurhayati. Wa Ode dianggap terbukti melakukan dua perbuatan tindak pidana, yakni menerima suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Tipikor yang terdiri dari Suhartoyo (ketua), dan hakim anggota, yakni Pangeran Napitupulu, Tatik Hadiyanti, dan Alexander Marwata secara bergantian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/10/2012). “Menyatakan terdakwa Wa Ode Nurhayati terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang,” kata Suhartoyo.

Selain hukuman pidana, Wa Ode juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta yang dapat diganti dengan enam bulan kurungan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni penjara selama 14 tahun untuk dua perbuatan pidana. Mendengarkan putusan hakim, politisi Partai Amanat Nasional itu tampak menunduk.

Dalam putusan, majelis hakim menilai, Wa Ode terbukti melalukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke satu primer, yakni Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer, Pasal 3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Wa Ode dianggap menerima pemberian hadiah atau janji berupa uang senilai Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, yakni Fahd El Fouz, Paul Nelwan, dan Abram Noch Mambu melalui Haris Surahman. Pemberian tersebut terkait dengan upaya Wa Ode selaku anggota Panita Kerja Transfer Daerah Badan Anggaran DPR dalam mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa masuk dalam daftar daerah penerima alokasi DPID 2011.

Pemberian uang ini diketahui Wa Ode berkaitan dengan posisinya sebagai anggota DPR sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Berdasarkan fakta hukum, sebelum pemberian uang, Wa Ode mengadakan pertemuan dengan Haris Surahman dan Fahd El Fouz di Rumah Makan Pulau Dua, Senayan, dan di ruangan terdakwa di Gedung DPR, Senayan.

Dalam pertemuan tersebut, Wa Ode menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi harus disertai pengajuan resmi berupa proposal dari daerah. Adapun Fahd sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara Haris masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Oktober 2010, Wa Ode kembali melakukan pertemuan dengan Fahd dan Haris di ruang kerjanya di Gedung DPR. “Dalam pertemuan tersebut, Fahd meminta Wa Ode untuk mengurus agar Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID 2011 dengan kategori rendah sekali, sebesar Rp 40 miliar,” kata hakim Pangeran.

Atas permintaan Fahd tersebut, lanjutnya, Wa Ode menyatakan kesanggupan, tetapi meminta Fahd menyediakan dana sebesar lima hingga enam persen dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah. Wa Ode meminta Fahd agar menyerahkan uang itu ke stafnya, Sefa Yolanda.

Fahd menyanggupi permintaan tersebut dan akan menyerahkan uang Rp 6 miliar secara bertahap melalui Haris. “Bahwa benar ada proposal yang diajukan Fahd melalui Haris, Aceh Besar dengan usulan Rp 50 miliar, Bener Meriah Rp 50 miliar, dan Pidie Jaya Rp 226,2 miliar,” ungkap hakim Pangeran. Masih di bulan Oktober, Fahd merealisasikan pemberian tersebut.

Secara bertahap, Wa Ode menerima uang yang nilai totalnya Rp 5,5 miliar dari Fahd melalui Haris. Rinciannya, sebanyak Rp 5,25 miliar dimasukkan ke rekening Wa Ode, sedangkan sisanya senilai Rp 250 miliar ditransfer ke rekening Syarif Ahmad, staf Wa Ode di WON Center.

Modus yang sama dilakukan dalam mengupayakan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima DPID 2011. “Wa Ode menerima uang Rp 750 juta dari Paulus Nelwan dan Abram Noach Mambu melalui Haris sebagai persyaratan mengurus pengalokasian DPID 2011 untuk Kabupaten Minahasa dengan cara tarik tunai setor tunai,” tutur hakim Pangeran.

Pencucian Uang

Selain dianggap terbukti menerima suap, Wa Ode juga dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan fakta persidangan, Wa Ode menempatkan uang sejak 2010 hingga 2011 dalam rekeningnya senilai total Rp 50,5 miliar. Selanjutnya, uang tersebut ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana korupsi.

“Ketika menjadi anggota DPR, 2010, terdakwa tidak pernah melaporkan kepemilikan rekening tersebut karena menempatkan uang di rekening tersebut sejumlah Rp 50,5 miliar dengan tujuan menyamarkan,” kata hakim Alexander.

Mengenai argumen Wa Ode yang mengaku kalau uang dalam rekeningnya itu merupakan hasil usaha bisnis sampingannya di Merauke dan Sulawesi Tengah, hakim menilai pengakuan itu tidak dapat dibuktikan Wa Ode dalam persidangan.

“Semua saksi yang diajukan terdakwa mengatakan bahwa untuk melakukan transaksi selalu tunai, tidak pernah transfer di bank. Kemudian waktunya bersamaan dengan kedudukan terdakwa sebagai anggota DPR dan anggota Banggar sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa menempatkan harta kekayaan tersebut bukan terkait bisnis, melainkan terkait kedudukan terdakwa sebagai anggota Banggar dan anggota DPR,” sambung hakim Alexander.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

    Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

    Nasional
    UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

    UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

    Nasional
    UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

    UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

    UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

    Nasional
    UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

    UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

    UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

    Nasional
    Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

    Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

    Nasional
    Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

    Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

    Nasional
    Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

    Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

    Nasional
    Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

    Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

    Nasional
    Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

    Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

    Nasional
    Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

    Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

    Nasional
    Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

    Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X