Deddy Menilai Atasannya Harus Diperiksa KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya memeriksa atasan dia di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Deddy mengaku bertanggung jawab kepada Menpora Andi Mallarangeng melalui Sekretaris Menpora saat proyek Hambalang berjalan, Wafid Muharam.

"Insya Allah minggu depan," kata Deddy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10/2012) saat ditanya apakah atasannya itu seharusnya diperiksa KPK atau tidak.

Dia selesai menjalani pemeriksaan KPK selama kurang lebih 10 jam. Menurut Deddy, semua pimpinannya pasti akan dimintai kejelasan oleh penyidik KPK. Deddy merasa tidak adil jika hanya dirinya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Saat ditanya soal keterlibatan atasannya, Deddy mengatakan hal itu menjadi urusan penyidik KPK.

"Yang pasti saya tidak korupsi, saya bukan koruptor, saya tidak menikmati, dan saya tidak pernah dijanjikan oleh siapapun mengenai proyek Hambalang," ujarnya.

Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora ini juga menjelaskan, secara struktural dirinya selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek bertanggung jawab kepada Menpora melalui Sesmenpora. "Tanggung jawab struktur pengadaan kan pantitia bekerja, pantia mengumumumkan, kemudian ada pedomannya, lalu disampaikan kepada saya sebagai PPK. Lalu saya teruskan kepada Pak Menteri, melalui sesmenpora selaku KPA," kata Deddy.

Terkait proyek Hambalang, Menpora bertindak sebagai pengguna anggaran sementara Sesmenpora sebagai kuasa pengguna anggaran. Proyek Hambalang ini dikerjakan secara multi years atau tahun jamak sepanjang 2010 hingga 2012. Informasi dari KPK menyebutkan, Deddy diduga terlibat dalam kasus Hambalang terkait pencairan anggaran untuk term pertama sekitar Rp 225 miliar. Adapun nilai total alokasi anggaran untuk proyek Hambalang sekitar Rp 1,2 triliiun. Jika ditambah dengan biaya pengadaan barang-barangnya, pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang menelan biaya total sekitar Rp 2,5 triliun.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam sejumlah kesempatan mengatakan bahwa Deddy merupakan anak tangga pertama. Dia akan dijadikan pijakan KPK untuk menyasar keterlibatan pihak lain. Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pihak lain. Penyalahgunaan wewenang tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

Sebelum kasus Hambalang ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan tersangka Deddy, KPK sudah meminta keterangan Andi Mallarangeng dan Wafid Muharam.

Beberapa hari lalu, Wafid kembali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi Deddy. Mengenai kemungkinan pemeriksaan Andi, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan hal itu dimungkinkan sepanjang penyidik membutuhkan keterangan Andi. Namun sejauh ini, kata Johan, keterangan yang bersangkutan belum diperlukan.