Kompas.com - 15/10/2012, 12:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com Tersangka kasus dugaan korupri proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, tidak ingin dikorbankan sendirian dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Deddy mengatakan, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dirinya bertanggung jawab kepada atasannya di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Atasan saya Pak Wafid, atasan langsung saya. Jadi, saya sebagai PPK bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga). Jadi, kalau saya ke Pak Wafid, dia yang harusnya ke Pak Menteri," kata Deddy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10/2012), saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Deddy, yang menjabat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora itu diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka Hambalang. Dalam kasus ini, selaku PPK, Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Menurut Deddy, dirinya hanya mengikuti instruksi atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selaku PPK, kata Deddy, dirinya hanya mewakili lembaga sehingga tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Anak buah Menpora Andi Mallarangeng itu pun mengaku tidak pernah dijanjikan apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang.

"PPK ini, kan, mewakili lembaga. Tentu saya tidak bisa seenaknya sendiri menentukan, harus koordinasi dengan pimpinan saya," katanya.

"Kalau teman-teman, kan, selama ini seolah-olah saya yang mengatur apa penuntasan anggaran. Saya yang katanya mengatur itu segala macam. Kenapa enggak diusulkan saja saya jadi menterinya atau pimpinan di sana oleh teman-teman," ucap Deddy lagi.

Dia juga mengatakan, proyek Hambalang ini dirintis sejak 2004. Saat itu, menurut Deddy, bukan dia yang bertindak sebagai PPK.

"Saya sebagai PPK itu tahun 2010 karena hanya beredar kabar di media massa bahwa saya dari awal, tanah segala macam. Tanah itu, kan, sebelum tahun 2010, jadi ada PPK sebelum saya," katanya.

Saat ditanya siapa PPK sebelum dirinya, Deddy menjawab, "Cari deh," katanya.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Deddy sebagai tersangka. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam sejumlah kesempatan, Deddy merupakan anak tangga pertama yang dijadikan pijakan dalam menyasar keterlibatan pihak lain.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Skandal Proyek Hambalang"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Nasional
    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Nasional
    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

    Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

    Nasional
    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    Nasional
    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Nasional
    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Nasional
    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Nasional
    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.