Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tanggapan Kapolri Atas Pernyataan Presiden

Kompas.com - 08/10/2012, 22:10 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, Kepolisian akan menindaklanjuti arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan terkait memanasnya hubungan KPK-Polri. Arahan tersebut, antara lain, pelaksanaan kasus dugaan korupsi simulator SIM Korlantas Polri oleh KPK, masa waktu penugasan penyidik KPK asal Polri selama 4 tahun dan dapat diperpanjang, serta pandangan bahwa proses hukum Kompol Novel Baswedan tak tepat waktu.

"Intinya arahan Bapak Presiden kita laksanakan, dan kita berkoordinasi dengan KPK," kata Kapolri singkat kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012).

Terkait kasus dugaan korupsi simulator, kata Kapolri, Kepolisian akan melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya. Hal ini termasuk prosedur pengambilalihan penanganan kasus.  Jenderal bintang empat ini mengatakan, apa yang terjadi saat ini menjadi koreksi bagi Polri dalam melakukan langkah penegakan hukum.

Arahan ini disampaikan Presiden terkait konflik Polisi-KPK di Istana Negara, Jakarta, Senin, setelah adanya dorongan dari publik, utamanya kelompok masyarakat madani.

Pidato Presiden pada malam ini mendapat tanggapan positif. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus peneliti senior Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, pidato Presiden kali ini merupakan pidato yang paling "berisi" jika dibandingkan sebelumnya.

"Secara umum, pidato SBY kali ini adalah pidato paling berisi yang pernah saya dengar. Tinggal bagaimana implementasinya," ujar Burhanuddin, kepada Kompas.com, malam ini.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Jawa Tengah, Prof Dr Jamal Wiwoho, menilai pidato Presiden kali ini merupakan obat yang ampuh untuk meredakan ketegangan KPK.

"Sebagai kepala pemerintahan, Presiden SBY, walau agak terlambat mampu menetralisasi suasana di tengah masyarakat yang dalam seminggu terakhir gerah, melihat pertikaian dua lembaga penegak hukum tersebut," kata Jamal dalam siaran persnya, Senin malam.

kuti perkembangan berita mengenai dugaan korupsi simulator dalam topik: "Polisi Vs KPK"
 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com