Kompas.com - 08/10/2012, 21:09 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung soal perselisihan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM Korlantas Polri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Sementara Polri juga menangani kasus yang sama. Dalam penanganan Polri, hanya Irjen Djoko Susilo yang tidak dijadikan tersangka.

Menurut Presiden, setelah adanya perselisihan penanganan kasus simulator, ia mendapat laporan dari Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

"Disepakati bagi Irjen DS ditangani KPK, sisanya ditangani Polri. Tetapi, kepada publik, pernyataan KPK tidak seperti itu. Itu sebabnya, dalam acara buka bersama di Mabes Polri, 8 Agustus 2012, baik Kapolri maupun Pemimpin KPK Abraham Samad, saya sampaikan kepada mereka berdua agar sesuai UU dan MoU agar bisa bekerja sama konstruktif agar penanganan simulator bisa efektif dan tuntas," kata Presiden dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam.

Solusi yang ditawarkan Presiden, penanganan kasus korupsi yang diduga melibatkan Djoko Susilo dan sejumlah pejabat lainnya ditangani satu lembaga, yaitu KPK.

"Kalau dilanjutkan ke penuntutan, pejabat yang melakukan itu dituntut bersama-sama. Kalau ada kasus yang berbeda terkait penyimpangan pengadaan barang di Polri, akan ditangani Polri. Kapolri akan melakukan penindakan," ujarnya.

Presiden SBY mengatakan, pada prinsipnya Polri akan melimpahkan hasil penyidikan selama ini kepada KPK yang akan dilakukan sesuai mekanisme.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Penanganan Irjen Djoko Susilo agar ditangani KPK, agar tidak dipecah," jelas Presiden.

Ikuti perkembangan berita mengenai dugaan korupsi simulator dalam topik: Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Nasional
    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Nasional
    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Nasional
    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Nasional
    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X