Presiden Turun Tangan, Pimpinan Polri-KPK Ngapain?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat I Gede Pasek Suardika meminta agar pimpinan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi introspeksi diri menyikapi konflik berkepanjangan antara KPK-Polri. Pimpinan kedua institusi itu diminta segera menyelesaikan konflik.

"Kalau (konflik) masih saja terjadi, yang diuntungkan adalah dua pihak. Pertama adalah koruptor dan kedua adalah petualang politik," kata Pasek di Jakarta, Senin (8/10/2012).

Hal itu dikatakan Pasek ketika dimintai tanggapan konflik berkepanjangan antara kepolisian dan KPK. Konflik meruncing ketika kepolisian hendak menangkap anggotanya yang bertugas di KPK, Komisaris Novel Baswedan. Novel dituduh terlibat kasus dugaan penganiayaan berat pada tahun 2004 saat bertugas sebagai Kasat Reskrim Polda Bengkulu.

Pasek menilai, secara yuridis apa yang dilakukan kepolisian terkait kasus Novel benar, karena menjadi ranah kepolisian. Siapa pun, kata dia, tidak boleh menghalangi karena polisi mempertanggungjawabkan semua di pengadilan.

"Tapi secara etis (yang dilakukan Polri) kurang pas karena itu menyasar orang yang sedang bertugas menjalankan proses penyidikan kasus (simulator) yang melibatkan petinggi Polri," kata politisi Partai Demokrat itu.

Pasek juga mengkritik pimpinan KPK yang terlalu banyak berbicara. Seharusnya, kata Pasek, pimpinan kedua lembaga itu mampu menyelesaikan sendiri konflik tanpa perlu campur tangan Presiden. Akibatnya, lanjut dia, permasalahan itu dibawa ke Presiden.

Menurut dia, Presiden tidak boleh ikut campur dalam proses penegakan hukum. Pasek juga menolak kalau Presiden disebut abai atas permasalahan di institusi penegak hukum.

"Sejarah sudah mencatat, berapa kali KPK bermasalah, Presiden sering bantu kok mulai dari zaman Bibit-Chandra, Antasari. Kalau setiap saat Presiden harus turun, lalu pimpinan-pimpinan itu ngapain?," papar Pasek.

Seperti diberitakan, konflik antara KPK-Polri mencuat pascaterungkapnya kasus dugaan korupsi proyek simulator di Korps Lalu Lintas Polri yang melibatkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Kini, pimpinan KPK dan Polri bersama presiden tengah bertemu di Istana Negara untuk menyelesaikan konflik.

Berita terkait polemik kedua lembaga dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK"