Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK-Polri Jangan Sampai Ditunggangi

Kompas.com - 08/10/2012, 12:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Kepolisan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mawas diri dan jangan sampai ditunggangi kepentingan lain di luar agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kedua pimpinan institusi itu harus sadar bahwa dampak dari konflik berkepanjangan yakni tertundanya tugas kedua institusi itu.

"Ada pihak yang diuntungkan dari kisruh KPK dan Polri ini. Tentu saja pihak yang sedang bermasalah dengan hukum dan pemberantasan korupsi ini akan tertawa ketika melihat kasus KPK versus Polri berlarut- larut," kata anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah, di Jakarta, Senin ( 8/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Basarah menyikapi konflik Polri-KPK yang sudah terbuka. Konflik itu muncul pascapengungkapan kasus dugaan korupsi proyek simulator di Korps Lalu Lintas Polri. Konflik semakin meruncing ketika Kepolisian hendak menangkap anggotanya yang bertugas di KPK, Komisaris Novel Baswedan, Jumat pekan lalu.

Basarah menilai, melihat situasi sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya berperan layaknya kepala pemerintahan. Presiden, kata dia, tidak boleh memakai alasan intervensi hukum untuk tidak turut campur. Presiden harus berani mengambil keputusan atas kisruh KPK-Polri.

"Presiden mempunyai kewajiban menjaga suasana kondusif seluruh tatanan nasional Indonesia termasuk di dalamnya adalah sistem penegakan hukum dengan sebaik-baiknya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.

Basarah juga berharap agar rapat kerja antara Komisi III dengan pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan yang akan digelar pekan ini bisa memberikan solusi atas konflik, bukan malah semakin memperkeruh suasana. Untuk itu, dia berharap agar pimpinan seluruh institusi penegak hukum bisa hadir.

Sebelumnya, rapat antara Komisi III, Kejaksaan, dan Kepolisian sudah digelar tiga pekan lalu. Namun, pertemuan dihentikan ditengah pembahasan lantaran pimpinan KPK tak lengkap. Rapat lanjutan dua pekan lalu juga ditunda lantaran Kepala Biro KPK meninggal dunia. Rencananya, rapat akan digelar Rabu nanti.

Saat ini, pimpinan KPK dan Polri tengah menggelar pertemuan tertutup di Istana Negara. Rencananya, Presiden juga akan memberikan pernyataan nanti malam.

Berita terkait polemik kedua lembaga dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Nasional
    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Nasional
    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Nasional
    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    Nasional
    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com