Pimpinan KPK Bertemu Kapolri di Setneg

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo terkait polemik yang terjadi di antara dua institusi itu belakangan ini, Senin (8/10/2012). Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta.

"Sekitar pukul 10.00 WIB pagi ini di Setneg," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Senin. Johan mengatakan, pertemuan tersebut akan diikuti dua unsur pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Dijelaskannya, pertemuan pimpinan KPK dengan Kapolri tersebut di antaranya membahas masalah penanganan kasus dugaan korupsi simulator mengemudi untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) dan masalah ditetapkannya penyidik KPK, Novel Baswedan, sebagai tersangka di Kepolisian Daerah Bengkulu.

Sebelumnya, Minggu (7/10/2012), Johan mengatakan, "Pertemuan Ketua KPK dengan Kapolri membahas situasi yang mungkin dari persepsi publik, tidak kondusif."

Johan mengungkapkan, sebelum pertemuan dengan Kapolri tersebut, pimpinan KPK sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Sekretaris Negara. Dalam pertemuan itu, katanya, disampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan turun tangan dalam menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri ini.

"Kita perlu apresiasi Presiden kita atas perhatiannya melihat situasi dan kondisi. Di level masyarakat sudah muncul pernyataan-pernyataan yang nantinya bisa kontraproduktif kalau Presiden tidak turun tangan," ungkap Johan.

Dia juga mengimbau agar apa yang nanti diputuskan pimpinan KPK dengan Kapolri bisa diikuti semua pegawai KPK dan kepolisian. "Apa yang sudah diputuskan Ketua KPK nantinya dengan Kapolri juga harus diikuti. Apakah oleh bawahannya di KPK, kita juga mengimbau apa yang ada di Polri juga," tuturnya.

Dalam jumpa pers kemarin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pernyataan kepada publik seusai pertemuan pimpinan KPK dengan Kapolri tersebut. Menurut Sudi, Presiden SBY tidak tinggal diam dalam hal ini.

Pada saat ketegangan KPK-Polri mulai memuncak pada 5 Oktober lalu, atau saat aparat Polda Bengkulu menggeruduk Gedung KPK untuk menangkap Novel, menurut Sudi, Presiden telah menginstruksikan Kapolri untuk mencari solusi.

Menurutnya, kondisi mereda setelah Kapolri menjalankan instruksi tersebut. Namun, lanjutnya, permasalahan ini semakin tidak kondusif setelah dimanipulasi sejumlah pihak. Presiden pun memutuskan akan mengambil alih penyelesaian konflik KPK-Polri ini.

Seperti diketahui, sejak KPK mengintensifkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, hubungan KPK dan Polri menjadi renggang.

Saat KPK memutuskan menangani kasus Korlantas, Polri ikut mengusut kasus yang sama dengan tersangka yang juga sama. Perbedaannya, kepolisian tidak menjadikan mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka seperti yang dilakukan KPK.

Belum lagi tuntas masalah perebutan kasus itu, kepolisian tiba-tiba menarik 20 penyidiknya yang tengah bertugas di KPK. Ketegangan hubungan KPK-Polri semakin meruncing setelah pada Jumat (5/10/2012) malam anggota Polda Bengkulu mendatangi Gedung KPK untuk menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Menurut kepolisian, Novel diduga melakukan penganiayaan berat saat bertugas di Kepolisian Resor Bengkulu pada 2004. Atas upaya penangkapan ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menganggapnya sebagai bentuk kriminalisasi anggota KPK.

Berita-berita terkait bisa diikuti di topik pilihan: POLISI VS KPK