Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Buktikan Komitmen

Kompas.com - 06/10/2012, 15:52 WIB
Amanda Putri Nugrahanti

Penulis

SALATIGA, KOMPAS.com - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diminta membuktikan komitmen serta keseriusannya dalam memberantas korupsi dengan segera menginstruksikan Kepolisian RI untuk menghentikan unjuk kekuatan (show of force) yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Segala upaya untuk menekan dan menghambat kerja KPK merupakan bentuk intervensi dan arogansi kekuasaan yang bertentangan dengan hukum.

Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Kristen Satya Wacana (PSAK UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (6/10/2012), mengeluarkan pernyataan sikap tersebut terkait penjemputan paksa Polri kepada salah seorang penyidik KPK pada Jumat (5/10/2012) malam. Ketua Bersama PSAK UKSW, Theofransus Litaay dan Yakub Adi Krisanto mendesak Presiden untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan turun langsung dan mengintruksikan Polri untuk tidak lagi menekan KPK.

Demikian juga lembaga lain di bawah Presiden agar mendukung tugas-tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. Semua pihak harus menghormati proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh KPK. Kewenangan yang dimiliki KPK merupakan kewenangan yang sah berdasarkan Undang-undang. Karena itu, setiap upaya penekanan terhadap KPK merupakan bentuk intervensi dan arogansi kekuasaan yang bertentangan dengan hukum.

PSAK juga berpendapat, kehadiran KPK telah membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Karena itu, upaya pelemahan institusi KPK juga merupakan serangan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Yakub menambahkan, dukungan masyarakat seperti yang terjadi di gedung KPK pada Jumat malam, bisa menjadi embrio people power berkait ketidaksenangan publik terhadap institusi kepolisian. Apalagi tindakan kepolisian itu menunjukkan bahwa Polri tidak tersentuh, artinya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan di tubuh Polri. "Ini akan memperkuat persepsi publik, bahwa kepolisian adalah institusi yang korup. Itu terbukti ketika KPK justru dilemahkan ketika mencoba masuk ke tubuh Polri," kata Yakub.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com