Kompas.com - 05/10/2012, 13:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar tuduhan keterlibatan politisinya, Olly Dondokambey dan Said Abdullah, dalam kasus dugaan korupsi dibuktikan. Sampai saat ini, PDIP masih yakin kedua kadernya itu tidak terlibat kasus korupsi.

"Dibuktikan saja supaya tidak ada perandaian, supaya tidak terkungkung. Akan terlihat siapa yang bersalah dan tidak. Buktikan secara hukum," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengungkapkan sejumlah nama anggota DPR yang menurutnya pernah terlibat kongkalikong dengan Grup Permai, perusahaan milik politisi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dua diantaranya adalah Olly (Wakil Ketua Badan Anggaran) dan Said (anggota Komisi VIII). Olly sendiri sudah membantahnya. Ia mengaku tak pernah mengenal Yulianis.

Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan mengatakan, pernyataan Yulianis di persidangan itu pasti sudah diungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dengan demikian, kata dia, seandainya pernyataan itu memiliki cukup bukti, pasti sudah ditindaklanjuti oleh KPK.

Trimedya menambahkan, pihaknya masih menunggu jalannya persidangan, apakah ada pihak lain yang mengungkap hal yang sama. Jika tidak ada, maka pernyataan Yulianis tidak cukup bukti.

Selain itu, pihaknya juga menunggu apakah Olly maupun Sahid juga disebut dalam putusan nantinya. "Biasanya KPK tindaklanjuti dari putusan. Kita lihat saja nanti," kata anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, dalam persidangan terdakwa Angelina Sondakh alias Angie di pengadilan tindak pidana korupsi, Yulianis ditanyakan siapa anggota DPR yang namanya pernah dia dengar dalam rapat- rapat internal Grup Permai selain Angie dan I Wayan Koster. Yulianis selaku mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai memegang catatan uang keluar dan masuk perusahaan tersebut. Ia mengetahui peruntukan uang keluar kas Grup Permai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain Olly, Yulianis menyebut Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin, anggota Komisi VIII dari F-Partai Golkar Zulkarnaen Djabar, dan anggota Komisi VI dari F-PKB Abdul Kadir Karding.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Dugaan Suap Angelina Sondakh"

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Nasional
    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Nasional
    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Nasional
    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Nasional
    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Nasional
    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Nasional
    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Nasional
    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Nasional
    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Nasional
    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Nasional
    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Nasional
    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Nasional
    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Nasional
    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Nasional
    Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

    Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.