Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK akan Seleksi Penyidik Pengganti yang Dikirim Polri

Kompas.com - 03/10/2012, 17:00 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyeleksi terlebih dahulu 20 penyidik pengganti yang dikirim Kepolisian RI. Sebanyak 20 penyidik dikirim Polri ke KPK sebagai pengganti dari 20 penyidik yang sebelumnya tidak diperpanjang masa tugasnya di KPK.

"Mengenai Polri akan mengirim nama-nama pengganti dari 20 itu, tentu KPK akan melakukan proses-proses seperti yang sebelumnya ya, seleksi terlebih dahulu," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Sejauh ini, menurut Johan, KPK, yang sedang mengalami defisit penyidik, belum menerima daftar nama 20 calon penyidik pengganti yang dikirim Polri tersebut.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, Polri akan mengirim daftar nama ke-20 penyidik pengganti itu ke KPK pada siang ini. Ke-20 orang tersebut, menurut Boy, sudah mengikuti seleksi internal, di antaranya tes psikologi.

Johan mengatakan, meskipun Kepolisian sudah mengirimkan 20 penyidik pengganti, KPK tetap berharap Kepolisian mengabulkan permintaan KPK untuk memperpanjang masa tugas 16 penyidik yang sebelumnya dikatakan habis masa kerjanya itu.

"Sampai hari ini KPK berharap permintaan perpanjangan 20 penyidik itu dijawab resmi oleh Polri," ujarnya.

Ke-16 penyidik itu sebelumnya menangani sejumlah kasus di KPK. Selain itu, KPK tengah melalukan proses seleksi penyidiknya sendiri. Menurut Johan, sebanyak 65 orang dari internal KPK sudah mendaftar sebagai calon penyidik dan sudah mengikuti seleksi administrasi. Dari 65 orang itu, sebanyak 30 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Selanjutnya, 30 orang itu akan mengikuti uji kompetensi. Diperkirakan, dalam waktu dua minggu, proses seleksi penyidik KPK ini sudah menghasilkan.

Ikuti berita terkait minimnya penyidik di KPK dalam topik "KPK Krisis Penyidik"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com