Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Jangan Hanya Jadi Fasilitator Gerindra-Prabowo

Kompas.com - 24/09/2012, 19:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai memang seharusnya PDI-P mengevaluasi koalisi dengan Partai Gerindra seperti yang diungkapkan politisi senior PDI-P Taufiq Kiemas.

Pasalnya, persaingan antarparpol untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat di pemilu 2014 semakin ketat.

"Jangan sampai posisi PDI-P hanya akan menjadi fasilitator bagi peningkatan elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo saja," kata Basarah di Jakarta, Senin (24/9/2012).

Sebelumnya, Taufiq menyebut PDI-P kapok berkoalisi dengan Partai Gerindra setelah melihat Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra lebih diuntungkan dari pengusungan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC) bahwa pencoblos Jokowi-Basuki lebih banyak mendukung Prabowo ketimbang Megawati Soekarnoputri jika Pilpres digelar saat ini.

"Itu membuat semangat kita untuk tidak berkoalisi lagi semakin besar," kata Taufiq.

Basarah mengatakan, PDI-P berkepentingan untuk menjadikan setiap agenda politiknya, termasuk dalam Pilkada DKI Jakarta memberi efek positif terhadap elektabilitas PDI-P.

Seharusnya, kata dia, kemenangan Jokowi-Basuki memberi efek positif kepada PDI-P dan bukan Gerindra. Pasanya, kata dia, ikon kemenangan Pilkada DKI ada pada Jokowi sebagai kader PDI-P.

Basarah mengaku bahwa pihaknya dari awal sudah memprediksi dampak koalisi dengan Gerindra. "Kami menangkap kesan politik pencitraan yang dibangun Gerindra sebagai parpol yang identik ideologi perjuangannya dengan PDI-P dan Prabowo dikesankan sebagai Capres 2014 yang didukung oleh PDI-P," kata dia.

"Posisi itu yang membuat penilaian dan dukungan positif publik terhadap PDI-P beralih ke Gerindra, termasuk terhadap Prabowo yang sedang membangun citra sebagai capres alternatif. Saya kira, karena faktor anomali realitas politik itulah yang membuat pak Taufiq mengatakan tidak ingin melanjutkan kerjasama politik dalam urusan pilpres dengan Gerindra," pungkas Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com