Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Penarikan Penyidik Ditangguhkan

Kompas.com - 17/09/2012, 12:52 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengungkapkan, para penyidik baru yang dikirimkan Polri untuk menggantikan penyidik lama pasti memiliki kualitas yang berbeda. Seperti diketahui, pada 14 September 2012, KPK mengumumkan penarikan 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK.

Oleh karena itu, Busyro mengatakan, KPK akan berusaha melakukan konsolidasi dengan Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo agar para penyidik lama dapat diperpanjang dan para penyidik baru dapat ditangguhkan untuk dikirimkan ke KPK.

Menurutnya, para penyidik baru memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri sehingga secara tidak langsung mempersulit kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi, termasuk penanganan dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri.

"Kalau para penyidik lama, komunikasi dengan KPK sudah kuat sehingga tinggal melanjutkan saja. Tapi kalau masih baru itu yang sulit. Soalnya, harus menyesuaikan lagi dan memerlukan komunikasi dari banyak pihak di KPK," ujar Busyro, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Ia mengatakan, pada masa kepemimpinan Kapolri sebelum Jenderal Timur Pradopo, KPK selalu dapat menangguhkan penarikan penyidik yang ditugaskan. Biasanya, para penyidik tersebut dapat diperpanjang masa tugasnya, setelah KPK mengirimkan surat ke Polri. Perpanjangan masa tugas penyidik tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang disepakati Polri dan KPK.

"Kali ini beda, karena para penyidik langsung ditarik dengan alasan masa tugasnya sudah habis," ujarnya.

Dari 20 penyidik yang ditarik tersebut, terdapat penyidik yang selama bertugas di KPK menjadi pengawas untuk koordinator sub bidang penindakan di daerah. Sementara, para penyidik Polri yang menangani perkara korupsi di KPK biasanya berpangkat perwira menengah (pamen). 

"Dengan ditariknya pamen itu, nanti di koordinator sub bidang mungkin menjadi persoalan. Padahal, koodinator sub bidang itu mekanisme yang sudah terjalin bagus sekali, antara pimpinan KPK dengan Kejaksaan dan Kapolri," kata Busyro.

Meski demikian, ia mengapresiasi rencana Polri untuk mengganti para penyidik yang telah ditarik dengan penyidik-penyidik baru.

Berita terkait penarikan penyidik ini dapat diikuti dalam topik "Polri Tarik Penyidik KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com