Korupsi Marak, Tinjau Ulang Bayar Pajak

Dalam perjalanan bangsa ini, kata Sahal Mahfudh, NU bersama dengan elemen bangsa yang lain turut aktif memperjuangkan kemerdekaan, bahkan ikut merumuskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Dalam setiap peralihan periode pemerintahan, yakni dari Orde Lama hingga Orde Baru, dan Orde Reformasi sekarang, NU juga mengambil langkah-langkah yang menentukan perjuangan bangsa.

”Dalam suasana reformasi, kehidupan bangsa semakin demokratis. Berbagai tindakan represi semakin berkurang. Kebebasan berorganisasi, menyalurkan aspirasi politik, serta mengembangkan pendidikan dan dakwah semakin dirasakan oleh rakyat,” lanjutnya.

”Akan tetapi, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan sebagai akibat buruk yang tidak kita kehendaki dari reformasi,” kata Sahal Mahfudh.

Ia juga menyoroti amandemen UUD 1945 yang dilakukan tergesa-gesa dan kurang cermat sehingga lahir aturan perundang- undangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara.

”Hal itu menjadi keprihatinan kami sehingga harus segera dicarikan cara pemecahannya, baik dalam bidang politik ketatanegaraan maupun dalam bidang ekonomi dan kebudayaan,” ungkap Sahal Mahfudh.

NU konsisten

Dalam sidang pleno kedua, Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Letnan Jenderal Langgeng Sulistyono, yang mewakili Menko Polhukam Djoko Suyanto, mengatakan, selama ini NU konsisten dengan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

”NU menyokong Indonesia sebagai bukan negara agama, tetapi memfasilitasi kegiatan keagamaan,” katanya.

Sulistyono, yang pada kesempatan itu membacakan pidato sambutan Menko Polhukam, mengatakan, demokrasi adalah cara dan mekanisme mempertahankan kedaulatan rakyat. Sebagai sebuah nilai dan prinsip yang mengedepankan kebebasan aspirasi, demokrasi di Indonesia kian mengakar dan meluas.

”Akan tetapi, kelembagaan politik di Indonesia belum menguat. Demokrasi hanya dipahami sebagai cara, sementara komitmen kebangsaan menurun dan kepentingan politik mengeras sehingga memicu konflik di daerah,” kata Sulistyono.

Pemerintah, lanjutnya, berupaya memantapkan stabilitas politik, hukum, dan keamanan. ”Pemerintah membutuhkan peran NU,” ujar Sulistyono. (REK/IAM/LOK)