Anggota DPR Tolak Moratorium Kunker ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Dimyati Natakusuma menolak jika kunjungan kerja anggota Dewan ke luar negeri dilarang seluruhnya. Menurut Dimyati, kunker ke luar negeri tetap diperlukan untuk kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

"Tidak perlu moratorium karena ke luar negeri sudah dikaji mendalam apa-apa saja yang dicari. Kunker itu kebutuhan bagi negara yang sedang berkembang," kata Dimyati di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 13/9/2012 ).

Dimyati mengatakan, undang-undang yang dihasilkan pasti lebih baik jika bahan untuk RUU diperoleh dengan mendatangi negara yang dituju ketimbang mencari data di dalam negeri. Apalagi ketika menyusun undang-undang yang baru.

Menurut politisi PPP itu, yang terpenting pengetatan persyaratan untuk kunker ke luar negeri. "Misalnya hanya RUU yang menyangkut kepentingan publik yang besar. Lalu kalau hanya untuk merubah satu atau dua pasal tidak perlu, itu mubazir," katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edi Prabowo mengatakan, sejak Februari 2010 hingga saat ini pihaknya tidak lagi mengizinkan anggotanya untuk mengikuti kunker ke luar negeri. Alasannya, kunker dengan biaya miliaran rupiah itu melukai rakyat miskin.

"Kami anggap kunker ke luar negeri belum prioritas. Daripada hanya untuk cari info tambahan, mending pakai untuk kepentingan lain. Ini bukan pencitraan tapi komitmen. Kan selama ini kami diam tidak umbar melarang kunker ke luar negeri. Sebagai partai di urutan terakhir, kita harus lebih berbeda," kata Edi.

Edi menambahkan, sebaiknya studi banding dilakukan dengan mengirim orang yang ahli. Menurut dia, tidak mungkin mencari data yang lengkap hanya dengan studi banding selama seminggu seperti yang dilakukan selama ini. "Tiga bulan pelajari disana. Pulang lalu presentasi di komisi," pungkas dia.

Berita terkait kunjungan kerja ini dapat diikuti dalam berita "DPR Studi Banding PMI ke Turki dan Denmark"