Kompas.com - 13/09/2012, 10:17 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan penerimaan suap penganggaran proyek Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan terdakwa Angelina Sondakh, Kamis (13/9/2012). Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini menggagendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan sebelumnya.

Pengacara Angelina, Tengku Nasrullah mengatakan, pihaknya menyiapkan nota keberatan setebal 45 lembar. Menurut Nasrullah, sebagian besar eksepsi akan berbicara soal dakwaan jaksa yang tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap.

"Termasuk soal kepengurusan anggaran Kemendiknas dan Kemenporan," kata Nasrullah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, sebelum persidangan dimulai.

Nasrullah menilai, penggunaan dakwaan kedua yang memuat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh tim jaksa KPK tidak jelas dan bias. Berdasarkan pasal tersebut, Angelina diduga menerima suap terkait penganggaran proyek di Kemenpora dan Kemendiknas. Namun, menurut Nasrullah, pasal itu tidak dikatikan dengan Pasal 5 Ayat 1 yang menjerat si pemberi suap.

"Dalam kasus ini untuk Kemendiknas, mana pemberi pernah diselidiki? Penggunaan pasal 5 ayat 2 jadi bias," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Angelina didakwa secara alternatif, yakni melanggar Pasal 12 ayat a, Pasal 5 ayat 2, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya, maksimal 20 tahun penjara. Jaksa menilai Angelina menerima pemberian atau janji dari Grup Permai, yakni uang Rp 12,58 miliar ditambah 2,35 juta dollar AS dalam kurun waktu Maret 2010 hingga November 2010.

Pemberian tersebut, menurut dakwaan, merupakan imbalan atas jasa Angelina menggiring proyek. Adapun yang dimaksud dengan "menggiring" adalah agar nilai proyek yang dianggarkan di DPR dapat disesuaikan dengan keinginan Grup Permai, perusahaan milik Muhammad Nazaruddin.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Suap Angelina Sondakh"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

    Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

    Nasional
    TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

    TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

    Nasional
    Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

    Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

    Nasional
    Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

    Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

    Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

    Nasional
    Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

    Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

    Nasional
    Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

    Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

    Nasional
    Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

    Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

    Nasional
    Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

    Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

    Nasional
    Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

    Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

    Nasional
    Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

    Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

    Nasional
    Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

    Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

    Nasional
    Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

    Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

    Nasional
    Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

    Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

    Nasional
    KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

    KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.