Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Timwas Panggil JK dan Samad

Kompas.com - 12/09/2012, 15:00 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk kasus dana talangan Bank Century akan memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pada 19 September. Keduanya akan dipanggil pada hari yang sama, tetapi pada jam yang berbeda.

"Pak Jusuf Kalla kita jadwalkan pukul 09.00 sampai pukul 11.00, tidak usah terlalu bertele-tele dan dilanjutkan dengan KPK," ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung, yang memimpin rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Abraham Samad dijadwalkan akan didengar keterangannya pada pukul 11.00-13.00 WIB. Selain itu, tim kecil dalam Timwas sedang membahas pemanggilan selanjutnya yang akan ditujukan kepada mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Kombes Susno Duadji.

"Pemanggilan Susno belum menjadi keputusan Timnas," tambahnya.

Pada hari ini, sedianya Timwas juga menjadwalkan mendengar keterangan Jusuf Kalla dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Akan tetapi, JK berhalangan hadir karena tengah berada di China. Sementara Antasari memenuhi panggilan Timwas. Dalam pernyataannya, Antasari meluruskan pemberitaan terkait testimoninya pada sebuah stasiun televisi. Ia menegaskan, tak pernah menyebutkan bahwa dalam rapat pada Oktober 2008, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibahas mengenai pengucuran dana talangan Bank Century.

Adapun JK sempat mengatakan bahwa pembengkakan dana penyelamatan Bank Century tidak dilaporkan kepadanya, yang saat itu bertindak sebagai ad interim Presiden yang tengah melawat keluar negeri. Pengucuran dana penyelamatan Bank Century dilakukan dalam beberapa tahap. Rapat pada tanggal 21 November 2008 memutuskan penyelamatan dilakukan dengan penggelontoran Rp 632 miliar. Akan tetapi, saat eksekusi pada 23 November 2008, dana yang dikucurkan membengkak hingga lebih dari Rp 2 triliun dan terus berlanjut mencapai Rp 6,7 triliun sampai pada Juli 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

    Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com