Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ketua Banggar Ditanya KPK Soal Tugas Pimpinan Banggar

Kompas.com - 10/09/2012, 15:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Melchias Markus Mekeng, mengaku ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar tugas pimpinan Banggar DPR.

Hal tersebut disampaikan Mekeng seusai diperiksa penyidik KPK, Senin (10/9/2012). Mekeng diperiksa sekitar tiga setengah jam sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011. Saat alokasi DPID tersebut disusun, Mekeng menjadi Ketua Banggar DPR.

"Hanya ditanya tugas dari pimpinan Banggar DPR," kata Mekeng di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Mengenai keterangan terdakwa kasus DPID, Wa Ode Nurhayati dan tersangka DPID, Fahd A Rafiq yang mengatakan bahwa ada jatah pimpinan Banggar DPR dalam alokasi DPID, Mekeng enggan berkomentar. "Wah saya enggak mau komentar. Kenal juga kagak, ngapain saya mau komentar sama orang yang enggak saya kenal?" ucapnya.

Selain Mekeng, Wakil Ketua Banggar DPR, Tamsil Linrung juga diperiksa KPK hari ini. Seusai diperiksa sekitar dua jam lebih, Tamsil mengaku ditanya apakah kenal dengan Fahd atau tidak. "Saya jawab tidak kenal," katanya. Selanjutnya, menurut Tamsil, dia tidak diajukan pertanyaan lagi karena keterangannya hari ini sama dengan saat menjadi saksi untuk Wa Ode beberapa waktu lalu. "Diperlihatkan dokumen-dokumen penjelasan saya sebelumnya apakah ada perubahan atau tidak, saya periksa, saya baca 12 halaman, setelah diteliti, tidak ada perubahan. Setelah itu diprint kembali, saya tanda tangan," ujarnya.

Tamsil dan Mekeng memang sebelum ini pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Wa Ode Nurhayati. Dalam persidangan Wa Ode, nama Tamsil kembali disebut. Fahd El Fouz saat bersaksi untuk Wa Ode mengatakan bahwa politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mendapat jatah mengurusi alokasi DPID untuk Kabupaten Pide Jaya.

Hari ini, Tamsil membantah keterangan Fahd tersebut. "Ya, penyidik KPK ketawa saja kalau itu tidak benar," ucapnya.

Mengenai penjatahan untuk pimpinan Banggar tersebut pun, lanjut Tamsil, tidak ditanyakan oleh penyidik KPK. "Nggak ditanyain karena mereka sudah ngerti secara keseluruhannya dan saya kira kita semakin percaya, KPK kita dorong, dan saya pun kapan saja diminta untuk meminta kesaksian penjelasan apapun yang diperlukan, siap untuk selalu datang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com