Kompas.com - 10/09/2012, 11:01 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Unsur pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Tamsil Linrung membantah dikatakan mendapat jatah mengurusi alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Menurut Tamsil, sebagai pimpinan Banggar DPR, dirinya tidak mengurusi hal teknis semacam itu.

"Saya enggak pernah ke Pidie, saya enggak pernah tahu urusan di sana," kata Tamsil, saat memasuki Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Senin (10/9/201).

Ia mendatangi Gedung KPK bersama mantan Ketua Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq. Dia membantah keterangan Fahd yang mengatakan bahwa Tamsil mendapat jatah mengurusi DPID Pidie Jaya. Tamsil bahkan mengaku siap dikonfrontir dengan Fahd untuk membuktikan keterangannya tersebut.

"Ya tanya Fahd, saya enggak pernah kenal, enggak pernah ketemu Fahd, dari mana dia tahunya? Saya enggak pernah ngurus, apa segala yang dia punya urusan. Sama Fahd sendiri saya enggak pernah kenal, enggak pernah ketemu. Kalau mau dikonfrontir sama dia, panggil dia," ungkap Tamsil.

Sementara, Mekeng hanya berkomentar tidak mengenal Fahd yang menjadi tersangka kasus DPID ini.

Terkait pengalokasi DPID, Tamsil menolak kalau Banggar DPR dikatakan mengabaikan simulasi alokasi DPID yang sudah disusun pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

"Enggak ada itu daerah yang hilang. Itu pemerintah kan namanya usulan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, dalam persidangan kasus DPID dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati terungkap bahwa Badan Anggaran DPR mengingkari simulasi alokasi DPID yang disusun pemerintah berdasarkan kriteria yang sudah disepakati bersama Banggar dan pemerintah.

Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Pramudjo mengungkapkan, jumlah daerah penerima DPID yang ditentukan Banggar DPR berbeda dengan yang dibuat pemerintah. Pemerintah memasukkan 398 kabupaten yang memenuhi syarat sebagai daerah penerima DPID 2011 yang nilai total anggarannya Rp 7,7 triliun. Sementara, Banggar memutuskan hanya 297 daerah yang mendapat alokasi DPID. Atas perbedaan jumlah daerah ini, Kemenkeu menyampaikan surat ke pimpinan Banggar yang ditembuskan ke pimpinan DPR. Isinya, mempertanyakan perbedaan jumlah daerah penerima alokasi DPDI 2011 tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

Nasional
Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

Nasional
Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

Nasional
Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

Nasional
Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

Nasional
Survei 'Litbang Kompas', Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

Survei "Litbang Kompas", Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

Nasional
Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

Nasional
Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

[POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Nasional
Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Nasional
Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

Nasional
Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.