Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Miranda Tidak Pernah Menjanjikan Uang

Kompas.com - 06/09/2012, 16:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPR, Tjahjo Kumolo mengaku, dirinya tidak pernah mengatakan bahwa Miranda S Goeltom bersedia menyiapkan uang Rp 300 juta hingga Rp 500 juta untuk Fraksi PDI Perjuangan terkait pemenangan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Hal itu disampaikan Tjahjo saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap cek perjalanan dengan terdakwa Miranda S Goeltom di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/9/2012).

"Tidak pernah," kata Tjahjo, saat ditanya pengacara Miranda, Dodi Abdul Kadir, apakah dia pernah menyebut Miranda sanggup sediakan uang Rp 300 juta hingga Rp 500 juta dalam rapat kelompok fraksi (poksi) Komisi IX DPR 1999-2004.

Keterangan Tjahjo ini sekaligus membantah kesaksian mantan anggota DPR Fraksi Partai PDI-Perjuangan, Agus Condro, yang mengaku mendengar Tjahjo mengatakan dalam rapat poksi kalau Miranda siap menyediakan uang.

Menurut Tjahjo, Miranda tidak pernah menjanjikan sesuatu terkait pemilihan DGS BI 2004. Fraksi PDI Perjuangan, kata Tjahjo, memilih Miranda karena keunggulan Miranda dari calon lainnya.

"Setelah fit and proper test yang terbaik adalah Miranda. Saya sebagai ketua fraksi minta pilih dengan baik saja, kami konsolidasikan," kata Tjahjo, yang saat itu menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Tjahjo menjelaskan, dalam rapat poksi sekitar Juni 2004 itu, ia selaku ketua fraksi mengarahkan anggota Komisi IX DPR asala PDI Perjuangan untuk mengesampingkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) terkait Miranda.

Selain itu, Tjahjo mengaku tidak tahu ada pembagian cek perjalanan di DPR terkait pemilihan DGS BI 2004. Saat Agus Condro mengungkapkan ke media soal bagi-bagi cek perjalanan ini pada 2008 lalu, Tjahjo mengaku langsung menghubungi Agus untuk mengkonfirmsi informasi tersebut.

"Lewat telepon dan SMS tidak dibalas dan dia tidak pernah ketemu," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, saat bersaksi untuk Miranda di Pengadilan Tipikor, Agus Condro mengaku mendengar Tjahjo Kumolo mengatakan ada uang Rp 300 juta hingga Rp 500 juta yang disiapkan Miranda. Rencana kucuran uang dari Miranda itu didengar Agus dalam rapat kelompok fraksi (poksi) PDI-Perjuangan di Komisi IX, sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon DGS BI 2004.

Keterangan Agus Condro ini dianggap tim pengacara Miranda perlu dikonfirmasikan ke Tjahjo Kumolo. Tim pengacara Miranda kemudian meminta majelis hakim menghadirkan Tjahjo sebagai saksi. Atas permintaan itu, majelis hakim pun memerintahkan jaksa KPK memanggil Tjahjo dalam persidangan pekan lalu.

Adapun Miranda didakwa ikut serta atau menyarankan Nunun Nurbaeti menyuap anggota DPR 1999-2004 terkait pemilihan DGS BI 2004 yang akhirnya dimenangkan Miranda. Suap diberikan ke sejumlah anggota dewan dalam bentuk cek perjalanan. Kasus cek perjalanan yang bergulir sejak 2008 ini berawal dari "nyanyian" Agus Condro yang mengaku dapat sejumlah cek perjalana. Agus dan sejumlah anggota DPR lain yang terbukti merima cek perjalanan sudah menjalani masa hukuman mereka. Nunun Nurbaeti telah divonis dua tahun enam bulan penjara karena dianggap terbukti sebagai pemberi suap.

Ikuti perkembangan berita terkait sidang kasus ini dalam topik "Sidang Miranda Goeltom"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com