Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 22 Anggota DPR yang Kaji Logo PMI ke Turki-Denmark

Kompas.com - 05/09/2012, 15:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengatakan, penentuan lambang palang merah yang akan digunakan di Indonesia merupakan terobosan baru. Lambang palang merah yang kini dipakai, yakni Red Cross, kata Taufik, diciptakan karena Perang Dunia II.

"Tapi kan sekarang tidak lagi ada perang. Kajian untuk membuat lambang baru merupakan inovasi dan penentuan lambang itu tak semata-mata menentukan lambang saja," kata Taufik ketika dihubungi, Rabu ( 5/9/2012 ).

Menurut Taufik, lambang palang merah memang perlu dikaji ulang, termasuk konsekuensi bila menggunakan lambang baru selain Red Cross. Adapun mengenai kepergian rombongan anggota Badan Legislasi (Baleg) ke Denmark dan Turki, Taufik tak mempermasalahkan lantaran kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri diperbolehkan untuk pembahasan rancangan undang-undang.

Seperti diberitakan, rombongan anggota Baleg sudah bertolak ke Denmark dan Turki sejak 3 September dan akan kembali pada 7 September untuk membahas RUU Palang Merah. Menurut Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), alokasi anggaran ke dua negara itu mencapai sekitar Rp 1,3 miliar dengan rincian alokasi anggaran ke Denmark sebesar Rp 666 juta dan alokasi ke Turki sebesar Rp 636 juta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Baleg, ada 22 orang yang melakukan studi banding tersebut. Mereka yakni :

Denmark

1. Dimyati Natakusuma (Fraksi PPP)

2. Ignatius Mulyono (Fraksi Demokrat)

3. Zulmiar Yanri (F-Demokrat)

4. Ade Surapriatna (F-Golkar)

5. Irvansyah (F-PDIP)

6. Hoing Sanny (F-PDIP)

7. Bochori Yusuf (F-PKS)

8. Mardani Ali Sera (F-PKS)

9. Jamaluddin Jafar (F-PAN)

10. M Unais Ali Hisam (F-PKB)

11. Djamal Aziz (F-Hanura)

Turki

1. Sunardi Ayub (F-Hanura)

2. Anna Mu'awanah (F-PKB)

3. Hari Wicaksono (F-Demokrat)

4. Khotibul (F-Demokrat)

5. Didi Irawadi (F-Demokrat). Didi membantah keikutsertaannya ke Turki

6. Nurliah Marlia Mukhtar (F-Golkar)

7. Tety Kadi Bawono (F-Golkar)

8. Eddy Mihati (F-PDIP)

9. Aus Hidayat Nur (F-PKS)

10. Rusli Ridwan (F-PAN )

11. Zainut Tauhid (F-PPP)

Baca perkembangan terkait kunjungan kerja ini di topik khusus "DPR Studi Banding PMI ke Turki dan Denmark"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com