Bayangan Krisis Kepemimpinan

Kompas.com - 03/09/2012, 08:51 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Oleh BI Purwantari dan Yohan Wahyu

Karakter seorang pemimpin memberi pengaruh besar pada efektivitas kepemimpinannya. Publik menilai, saat ini tidak ada sosok pemimpin berkarakter yang mampu mengatasi persoalan bangsa. Krisis kepemimpinan membayangi bangsa.

Hasil jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan pekan lalu mengungkapkan pandangan 686 responden di 12 kota besar Indonesia tentang ketiadaan sosok pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan bangsa. Dari 10 responden, enam di antaranya tidak bisa menyebutkan nama tokoh pemimpin di masa kini yang dinilainya akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Secara khusus, bahkan, sepertiga bagian responden menyatakan dengan lugas, tidak ada satu pun sosok yang bisa memimpin bangsa melewati berbagai hambatan saat ini ataupun di masa depan.

Ketiadaan sosok tersebut, menurut sebagian besar responden, ditunjukkan oleh indikator rendahnya kinerja para pemimpin dalam mengelola konflik ataupun menuntaskan sejumlah persoalan. Masalah korupsi para pejabat negara, misalnya, dikeluhkan 83,2 persen responden. Praktik penyalahgunaan kekuasaan itu terus terjadi secara masif meskipun dalam waktu bersamaan upaya pemberantasan korupsi sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejumlah persoalan lain yang dinilai responden belum juga tuntas diselesaikan adalah berbagai tindak kekerasan yang dialami kelompok minoritas agama, konflik tanah antara perusahaan besar dan petani kecil, ataupun kekerasan terhadap buruh migran di luar negeri. Kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Sampang, Madura, contoh paling aktual. Tujuh dari sepuluh responden menilai, upaya penyelesaian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun para pemimpin agama terhadap kasus ini tidak memuaskan.

Karakter pemimpin

Karakter pemimpin dinilai akan memberi pengaruh bagi jalannya pemerintahan. Pada masa lalu, Soekarno menjadi sosok inspiratif bagi upaya membangun negara dan bangsa yang merdeka dan mandiri. Dia adalah pemimpin yang memiliki karakter kuat dan mampu melahirkan gagasan besar, terutama nasionalisme. Di masa kepemimpinannya, gagasan ekonomi berdikari berkumandang kuat sehingga ia dengan berani menyatakan ”tidak” kepada Amerika Serikat.

Karakter yang tegas otoriter tercakup di dalam diri Soeharto. Dengan karakter tersebut, Orde Baru berhasil membungkam opini yang berseberangan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, berbagai perbedaan pendapat ataupun konflik terbuka diselesaikan ala militer, penggunaan kekerasan, dan tanpa kompromi. Di bawah rezim otoriter itulah ideologi pembangunan dilaksanakan oleh mesin birokrasi yang berwatak sentralistis bekerja sama dengan modal asing dan para kapitalis klien.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok yang memiliki karakter berbeda dibandingkan pemimpin lainnya. Gus Dur mendekonstruksi wacana kekuasaan yang sebelumnya sakral menjadi lebih lunak dan terbuka. Politik keberagaman menjadi watak dari kepemimpinannya dan merekatkan mozaik etnisitas dan agama. Banyak kalangan kini merindukan kehadirannya terutama ketika berbagai praktik diskriminasi berbasis agama terus terjadi.

Karakter utama yang menurut responden harus dipunyai oleh pemimpin adalah ketegas- an dalam menegakkan hukum. Penilaian itu dinyatakan oleh hampir seluruh responden.

Namun, ketika responden dimintai pendapat tentang sosok pemimpin yang memiliki karakter tersebut, proporsi terbesar responden tidak bisa menyebutkan sebuah nama sosok pemimpin. Penilaian ini menjadi ironi mengingat jargon yang sering dikumandangkan para pemimpin adalah ”Indonesia merupakan negara hukum”. Praktik pelanggaran hukum dan diskriminasi di hadapan hukum yang terus berlangsung menjadi antitesis dari ungkapan tersebut.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X