Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelesaian Konflik Sampang Kuncinya Ada di Kyai Madura

Kompas.com - 01/09/2012, 14:08 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Kasus kekerasan yang melibatkan dua kelompok keyakinan di Sampang, Madura, Jawa Timur, hanya dapat diselesaikan oleh para ulama setempat. Sebab, konflik yang terjadi lebih kental terkait dengan selisih paham antar sejumlah tokoh ulama ketimbang soal perbedaan keyakinan antara aliran Sunni dan Syiah.

"Konflik Sampang itu bisa diselesaikan oleh para Ulama di Sampang dan Madura sendiri. Bukan oleh lainnya. Makanya, saran saya, para ulama di Madura, segera berkumpul bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik itu," ujar mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, saat ditemui wartawan di kediamannya, di Malang, Sabtu (1/9/2012). Ia dimintai pendapatnya mengenai peristiwa kekerasan yang terjadi di Sampang baru-baru ini.

Ia menegaskan, peristiwa yang terjadi di Sampang bukanlah konflik Sunni dan Syiah, tapi masalah pribadi. Kaum Syiah, menurutnya, berbeda dengan Ahmadiyah yang memang secara tegas ditolak oleh ulama-ulama sedunia. Pandangan Syiah tidak dianggap sesat. Di dunia, kelompok Sunni dan Syiah sudah ribuan tahun hidup berdampingan secara damai.

"Mengapa saya mengatakan konflik di Sampang itu bukan Syiah-Sunni, karena Syiah di Bangil, tak ada masalah. Tegas konflik itu bukan konflik Syiah," tegasnya.

Ia memaparkan, untuk memahami konflik Sampang, harus pula dipahami kultur masyarakat Madura. Masyarakat Madura, katanya, memiliki ketaatan yang luar biasa pada kyai. "Karena itu, bagi kelompok Syiah di Madura, yang diketahui minoritas, hendaknya tetap menjaga hubungan dengan kaum mayoritas (Sunni). Misalnya, kalau terbiasa mengkritik sahabat Abu Bakar dan Usman, jangan sampai menyinggung perasaan kaum Sunni," katanya.

Kiai Hasyim memberi tahu, dirinya bersama PWNU Jawa Timur, pada 8 September mendatang, akan ke Sampang untuk terjun langsung ke lapangan dan bermusyawarah dengan para tokoh dan ulama setempat.

"Semoga kasus itu bisa segera diselesaikan. Pihak yang tidak tahu betul kondisi kasusnya jangan hanya bisa komentar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com