Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Syiah Desak Polri Tangkap Pelaku Tragedi Sampang

Kompas.com - 27/08/2012, 17:28 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Ahlulbait Indonesia atau Syiah mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)Polri di Jakarta Selatan, Senin (27/8/2012). Mereka mendesak Polri menuntaskan kasus penyerangan warga komunitas Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

"Kita ingin meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangani kasus ini, menangkap para pelakunya, terutama tokoh di balik tindakan anarkis ini," terang Sekretaris Jenderal Ahlulbait Indonesia Ahmad Hidayat di Gedung Bareskrim Polri, Senin.

Menurut Ahmad, pihaknya pernah mendatangi Bareskrim Polri pada Desember 2011 untuk melaporkan pertikaian yang terjadi di Sampang pada 17 dan 29 Desember 2011 lalu. Saat itu, pihaknya melaporkan tokoh-tokoh yang diduga terlibat dibalik peristiwa tersebut. Saat pelaporan tersebut pihaknya telah membawa sejumlah barang bukti.

"Kita membawa CD (compact disk), kaset, manuskrip-manuskrip, catatan dari ceramah, provokasi orang per orang, tokoh tertentu yang kita anggap ada di balik penyerangan," ujarnya.

Kepolisian sebagai pengayom warga diminta bertanggung jawab untuk menjaga keamanan setiap warga. Menurut Ahmad, peristiwa Sampang dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Sebab, menurutnya, pertikaian telah terjadi sejak 2006 dan kini terulang kembali.

"Kita mendesak kepolisian bertindak sesegera mungkin, karna hanya dalam waktu 8 bulan setelah Desember 2011 terjadi lagi dan ekskalasinya semakin meningkat. Ada korban jiwa, ada korban kritis, ada puluhan rumah lebih yang terbakar," terangnya.

Seperti diberitakan, peristiwa penyerangan sekelompok massa atas komunitas muslim Syiah di Sampang terjadi Minggu (26/8/2012). Akibat penyerangan tersebut, satu orang warga bernama Hamamah (45) tewas, tujuh orang terluka, dan puluhan rumah dibakar. Saat ini Polri pun telah memeriksa tujuh orang yang diduga terlibat kasus tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

    Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

    Nasional
    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Nasional
    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    Nasional
    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Nasional
    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    Nasional
    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Nasional
    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Nasional
    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Nasional
    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

    Nasional
    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Nasional
    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Nasional
    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Nasional
    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com