Kompas.com - 25/08/2012, 20:18 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, mengatakan bahwa KPK lebih berhak menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri).

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui puluhan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia (MPBI) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tangerang, Sabtu (25/8/2012). "Kita tanya, siapa yang lebih berhak. Pak Antasari menyatakan yang lebih berhak adalah KPK. Kan polisi menggunakan KUHAP Pasal 109 di mana tidak boleh berhenti. Tapi Pak Antasari bilang harus juncto, ada lex specialis pada Undang-Undang KPK Pasal 50. Kasus Korlantas, kita berdiskusi tadi, maka KPK harus mengatakan Polisi berhenti," ujar Ketua Presidium MPBI Said Iqbal saat ditemui di LP Kelas 1A Tangerang, Sabtu.

Said menambahkan, Antasari menyebutkan bahwa hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Antasari, dalam hukum dikenal lex specialis lex generalis, hukum khusus menggantikan hukum umum. Dalam hal ini, UU KPK dan tindak pidana korupsi merupakan hukum khusus, sedangkan UU KUHAP adalah hukum umum. Selain itu, hukum yang baru juga mengesampingkan hukum lama.

Selain menjenguk Antasari, para buruh tersebut juga memberikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Para buruh menilai bahwa jika korupsi merajalela, maka para buruhlah yang merasakan dampak buruknya. "Kami berpendapat, KPK harus didukung dan diperkuat agar korupsi diberantas sehingga biaya ekonomi tinggi harus dikurangi. Dengan demikian, buruh dan rakyat bisa sejahtera. Korupsi merajalela, buruh akan menderita, buruh akan menjadi miskin," ujar Said.

Said mengatakan, buruh siap mendukung KPK dalam memberantas korupsi. KPK dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang diharapkan mampu memberantas korupsi. Said menyatakan telah bertemu perwakilan KPK untuk memberi dukungan dan mendesak KPK menyelesaikan kasus-kasus besar seperti korupsi simulator SIM di Korlantas Polri.

"Kami sudah bertemu KPK sebelumnya, kami bertemu Johan Budi (Juru Bicara KPK) dan Pak Abdullah Hehamahua (Dewan Penasihat KPK). Di situ kami meminta sikap KPK dalam menangani kasus-kasus besar, khususnya kasus Korlantas itu. Kami berdiskusi dan sepakat dengan kaum buruh untuk bersama memberantas korupsi," kata Said.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' di Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" di Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Nasional
    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode Omnibus Law

    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode Omnibus Law

    Nasional
    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    Nasional
    'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    "Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    Nasional
    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masku saat Masih di KPK

    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masku saat Masih di KPK

    Nasional
    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    Nasional
    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Nasional
    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Nasional
    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    Nasional
    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Nasional
    KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

    KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

    PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

    Nasional
    Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

    Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

    Nasional
    Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

    Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

    Nasional
    Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

    Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.