Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Denny Indrayana Terlalu Boros Bicara

Kompas.com - 25/08/2012, 20:10 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay, menilai Denny Indrayana terlalu boros bicara dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Penilaian dari Saleh didasarkan pada banyaknya pernyataan Denny yang berimplikasi negatif, salah satunya kicauan Denny di Twitter yang menyebut para advokat pembela koruptor adalah koruptor. Kicauan Denny itu kemudian berbuntut panjang setelah advokat OC Kaligis melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada Kamis (23/8/2012).

"Sebaiknya Denny segera mengajukan permohonan maaf, apalagi ini bukan yang pertama dia memberikan komentar kontroversial. Di samping itu, SBY perlu memberikan peringatan kepada Denny agar tidak terlalu boros bicara. Ini dapat merusak nama baik pemerintah. Pemerintah harus mengurangi polemik dan lebih konsentrasi bekerja untuk kebaikan rakyat," kata Saleh, Jakarta, Sabtu (25/8/2012).

Ia menambahkan, Denny sebagai seseorang yang menggeluti dunia ilmu hukum tidak semestinya menyampaikan ungkapan semacam itu. Menurutnya, pernyataan itu akan mendatangkan implikasi negatif, terutama bagi para advokat. Implikasi negatifnya adalah akan muncul sikap sinisme dan ketidakpercayaan masyarakat kepada para advokat.

Jika hal itu terjadi, Saleh menilai sistem peradilan di Indonesia dapat terganggu. "Bayangkan, bila ada sebuah proses peradilan tanpa ada advokat yang mendampingi? Tentu hal ini tidak mungkin terjadi," ujarnya.

Saleh berpendapat tidak ada masalah ketika ada pengacara yang memberikan bantuan kepada koruptor. Itu dikarenakan pemberian bantuan hukum tidak hanya bertujuan untuk membebaskan para koruptor. Namun, dalam berbagai kasus, banyak koruptor yang dihukum melebihi kesalahan yang dia lakukan. Seseorang yang semestinya dihukum 5 tahun, misalnya, oleh hakim dapat dihukum 7 atau 8 tahun. Dalam hal itulah advokat bertugas memberikan bantuan hukum agar kliennya tidak dihukum melebihi hukuman yang seharusnya dibutuhkan.

"Lagi pula, tidak semua advokat memiliki sifat seperti yang dikhawatirkan Denny. Masih banyak advokat yang bekerja secara profesional dan memiliki etika sebagaimana yang dituntut dimiliki oleh seorang advokat," kata Saleh.

Ia menilai tuntutan yang dilakukan oleh OC Kaligis dan kawan-kawan advokat sangat wajar dan bahkan perlu. Hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi Denny agar ke depan lebih berhati-hati. Saleh menggarisbawahi bahwa seorang pejabat publik seperti Denny tentu tidak pantas bila terlalu banyak memberikan komentar dan memancing munculnya debat kusir, sementara masih banyak rakyat yang butuh segera ditangani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com