Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hotman Paris Ajak Komunitas Advokat Gugat Denny Indrayana

Kompas.com - 23/08/2012, 21:43 WIB
Tri Agung Kristanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Advokat Hotman Paris Hutapea mengajak advokat lain serta pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menggugat Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana secara perdata dan pidana.

Hotman siap membiayai gugatan itu, karena Denny dinilai telah mengeluarkan pernyataan yang menginjak-injak hukum dan asas negara hukum dalam Undang-undang Dasar 1945. Hal ini terkait dengan pernyataan Denny di media sosial bahwa advokat yang membela koruptor adalah koruptor.

"Pernyataan Denny itu juga telah melecehkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menunjuk Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan HAM. Sebelum menjadi menteri, Amir Syamsuddin selama berkarier sebagai advokat juga membela tersangka korupsi. Dengan pernyataannya itu, Denny berarti menilai Presiden telah menunjuk koruptor sebagai menteri," kata Hotman di Jakarta, Kamis (23/8/2012) malam.

Secara terpisah, advokat OC Kaligis di Jakarta, Kamis (23/8/2012), sudah melaporkan Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan polisi bernomor LP/2919/VIII/2012/PMJ/Dit. Reskrim. Um tertanggal 23 Agustus 2012 itu, Denny disebutkan telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan. Laporan Kaligis itu juga terkait dengan pernyataan Denny di media sosial, yang menyebutkan advokat pembela koruptor, adalah koruptor. Laporan Kaligis itu diterima oleh Komisaris Polisi M Nezim Yusuf.

Kaligis menilai, pernyataan Denny Indrayana itu menghina profesi advokat dan perbuatan tak menyenangkan, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena yang dipakai Denny adalah media sosial, ia juga patut diduga melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.

Hotman Paris menambahkan, Denny Indrayana tercatat beberapa kali memunculkan kontroversi yang tidak perlu. Karena itu, ia menilai, Denny tak layak dipertahankan menjadi wakil menteri. Pimpinan partai politik juga diminta untuk mendesak Presiden Yudhoyono untuk mengganti Denny.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com