Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Calon Komisioner Komnas HAM Diserahkan ke DPR

Kompas.com - 16/08/2012, 18:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 30 calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nantinya, Komisi III DPR akan melakukan fit and proper test terhadap 30 nama tersebut.

Nama-nama calon komisioner itu diserahkan oleh jajaran Komisioner Komnas HAM yang dipimpin Ifdal Kasim, kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, di Gedung Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012). "Telah terkumpul 30 nama dan nanti akan kami umumkan di Rapat Paripurna," ucap Priyo.

Priyo mengatakan, kemungkinan proses fit and proper test baru akan dilakukan September 2012. Sesuai Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Komnas HAM, kata Priyo, tidak ada batasan jumlah komisioner yang dipilih. Kemungkinan, kata dia, akan dipilih 15 orang yang terbaik.

"Undang-Undang hanya amanatkan maksimal memberikan 70 nama kepada DPR tapi tidak ada batas minimal. Bisa saja kami ambil separuhnya, jadi 15 orang. Periode yang saat ini ketika diusulkan sebanyak 42. Yang diterima 11 orang. Periode sebelumnya lagi diusulkan 70 orang, yang diterima 23," kata Priyo.

Berikut 30 calon Komisioner Komnas HAM hasil kerja panitia seleksi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie:

1. Ansori Sinungan, mantan PNS Kemenkumham

2. Ario Djatmoko, dokter

3. Bahder J. Nasution, dosen Unja Jambi

4. Bambang Budiono, Pusham Unair

5. Dede Oetomo, Gaya Nusantara

6. Dian Noes Wantari, Pusham Ubaya

7. Dianton Bach Riyadi, Agrarian Resource Center

8. Erna Ratnaningsih, YLBHI

9. Hafid Abbas, dosen UNJ

10. I Sandyawan Sumardi, Yayasan Ciliwung Merdeka

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com