Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berlanjut, Sentimen Negatif untuk Partai Demokrat

Kompas.com - 09/08/2012, 05:07 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dukungan publik terhadap Partai Demokrat terus mengalami penurunan tajam. Hilangnya kepercayaan pemilih terhadap partai berideologi nasionalis religius tersebut disebabkan kinerja Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia dinilai tidak memuaskan. Ditambah pula, banyak kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi.

"Adanya sentimen negatif terhadap Demokrat di antara para pemilih terus berlanjut. Sentimen itu berupa kasus korupsi maupun ketidaktegasan SBY dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Satu hal yang patut dicatat adalah terjadinya diskoneksi antara pemerintah yang dikendalikan Demokrat dan rakyat karena sebagian besar rakyat menyatakan pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyatnya," ujar Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte di Jakarta, Rabu (8/8/2012) malam.

Vermonte mencatat, berdasarkan survei yang dilakukan CSIS melalui metode wawancara dengan responden di 32 provinsi (minus Papua), dari tanggal 6 hingga 19 Juli 2012, mayoritas responden menilai Partai Demokrat telah gagal mengambil peran dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan kajian CSIS, dari hasil Pemilu 2009 yang dimenangkan Partai Demokrat dengan perolehan suara sebesar 21 persen, dukungan para simpatisan partai tersebut pada bulan Juli 2012 menurutnya hanya tersisa 11,1 persen. Bahkan, jika dibandingkan hasil survei serupa yang dilakukan CSIS Januari 2012 lalu, maka pada survei bulan Juli ini perolehan suara Partai Demokrat juga turun hingga 1,5 persen.

Dalam survei itu turut pula disebutkan, kondisi Partai Golkar justru berbanding terbalik. Meskipun terdapat kadernya yang tersangkut masalah korupsi, partai ini mengalami peningkatan dukungan sebesar 7,5 persen jika dibandingkan survei CSIS bulan Januari 2012.

Begitu pula dengan yang dialami oleh PDI Perjuangan (PDI-P), partai "moncong putih" tersebut mengalami kenaikan dukungan sebesar 7,8 persen apabila disandingkan dengan hasil survei CSIS pada Januari 2012.

"Meskipun Partai Golkar dan PDI-P memiliki kader yang tersangkut masalah korupsi, publik hanya mengetahui masalah korupsi yang melibatkan kedua kader parpol tersebut secara sekilas. Hal itu pulalah yang membedakannya dengan yang dialami oleh Demokrat. Publik seakan sudah hafal betul masalah korupsi yang menjerat kader parpol Demokrat," tambahnya.

Dia turut pula membeberkan bahwa Partai Nasdem sebagai partai baru menunjukkan potensi elektoral yang cukup baik karena mampu bersaing dengan partai menengah, seperti PPP, PKB, PKS, PAN, dan Hanura.

Di sisi lain, Vermonte mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei yang ditembuskan dengan kajian, parpol berideologi Islam sedang berada di titik paling nadir menjelang Pemilu 2014. Jika partai Islam tidak segera berbenah, lanjutnya, maka partai tersebut terancam mengucapkan selamat tinggal pada Pemilu 2014 karena electoral treshold yang masih di bawah rata-rata.

Selain itu, kegagalan partai Islam dalam menjaring pemilih adalah karena ketidakadaan seorang tokoh yang kuat sehingga dapat menarik pemilih setia yang pada akhirnya lari ke partai nasionalis. Pemilih setia partai Islam tersebut kecewa dengan keadaan di partai Islam sehingga menyeberang ke partai nasional yang mewadahi kepentingan umat Islam. "Partai Islam jika tidak berubah maka hanya bisa mengucapkan goodbye untuk Pemilu 2014," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com