Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Belum Saatnya Pilkada Serentak

Kompas.com - 07/08/2012, 23:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai belum saatnya pemerintah menerapkan pemilu kepala daerah serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Pramono, biarkan Pilkada secara langsung berjalan untuk beberapa periode kedepan.

"Pilkada itu dijalankan dulu saja seperti sekarang. Kemudian baru diatur berikutnya. Ini kan baru satu periode, memasuki periode kedua Pilkada langsung. Supaya ada proses pendewasaan kepada pemilih untuk memilih calonnya," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Pramono mengatakan, dirinya tidak menolak wacana pelaksanaan pilkada serentak. Menurut dia, di negara maju seperti Amerika Serikat saja memerlukan hingga lima kali pilkada langsung baru merubah sistemnya menjadi serentak.

"Kita kemudian di awal sudah mau mencoba untuk menyerentakkan Pilkada. Pasti konstraksi ataupun benturannya akan besar. Ini bukan persoalan siap tidak siap. Tapi persoalannya kita kan masih melihat proses dan pendidikan demokrasi kita itu belum tumbuh menjadi demokrasi yang dewasa," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pramono menambahkan, pemerintah juga tak perlu menunda pilkada yang masa jabatan kepala daerahnya habis di 2014 . Menurut dia, Pilkada di daerah pasti bisa berjalan meskipun di tahun yang sama digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Buat apa ditunda? Tidak akan menganggu Pileg dan Pilpres. Kita kan sudah punya pengalaman di periode pertama yang lalu. Pada waktu 2009 juga waktunya berdekatan. Kenyataannya harus diakui bahwa demokrasi kita di tahun 2009 berjalan dengan baik, meskipun dengan berbagai perbedaan. Saya harap ini juga terjadi di 2014 ," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Mendapatkan Simpati Publik

    Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Mendapatkan Simpati Publik

    Nasional
    Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

    Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

    Nasional
    Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

    Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

    Nasional
    Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

    Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

    Nasional
    Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

    Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

    Nasional
    Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

    Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

    Nasional
    Persiapan Peluncuran GovTech Makin Matang, Menteri PANRB: Langkah Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

    Persiapan Peluncuran GovTech Makin Matang, Menteri PANRB: Langkah Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

    Nasional
    Megawati Minta Krisdayanti Buatkan Lagu 'Poco-Poco Kepemimpinan', Sindir Pemimpin Maju Mundur

    Megawati Minta Krisdayanti Buatkan Lagu "Poco-Poco Kepemimpinan", Sindir Pemimpin Maju Mundur

    Nasional
    Marinir TNI AL Persiapkan Satgas untuk Jaga Perbatasan Blok Ambalat

    Marinir TNI AL Persiapkan Satgas untuk Jaga Perbatasan Blok Ambalat

    Nasional
    PDI-P Perketat Sistem Rekrutmen Anggota, Ganjar: Itu Paling 'Fair'

    PDI-P Perketat Sistem Rekrutmen Anggota, Ganjar: Itu Paling "Fair"

    Nasional
    Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

    Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

    Nasional
    Megawati: Kita Cuma Seperempat China, Gini Saja Masih Morat-Marit dan Kocar-Kacir Enggak Jelas

    Megawati: Kita Cuma Seperempat China, Gini Saja Masih Morat-Marit dan Kocar-Kacir Enggak Jelas

    Nasional
    PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

    PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

    Nasional
    Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

    Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    98 Persen Jemaah Gelombang Pertama Belum Pernah Berhaji

    98 Persen Jemaah Gelombang Pertama Belum Pernah Berhaji

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com