Kahar Bantah Terima Suap 1 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir membantah menerima dana terkait suap untuk tambahan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau tahun 2012 . Dugaan suap itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lukman Abas.

"Fakta persidangan itu fakta hukum. Tapi orang boleh berbohong," kata Kahar di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Sebelumnya, ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Lukman mengaku bahwa awal Februari 2012, dirinya menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto.

Untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar). Menurut Lukman, permintaan itu direalisasikan.

"Setelah pertemuan dengan Setya Novanto di DPR, saya disuruh menyerahkan uang kepada Kahar. Saya kemudian menemuinya di lantai 12. Namun, bukan dia yang menerima uang. Uang 850.000 dollar diserahkan oleh sopir saya kepada Acin, ajudan Pak Kahar, di lantai dasar Gedung DPR. Selebihnya 200.000 dollar AS lewat Dicky dan Yudi (dari Konsorsium Pembangunan Stadion Utama PON)," kata Lukman.

Kahar mengatakan, dirinya tidak memiliki ajudan. Selain itu, kata dia, tidak ada orang yang bekerja dengannya yang bernama Acin.

Kahar mengakui ada pertemuan di ruang kerja Setya di lantai 12 Gedung Nusantara I. Menurut dia, pertemuan itu hanya membicarakan acara yang akan digelar di DPP Golkar. Ketika itu, kata dia, Rusli datang dalam kapasitas Ketua DPP Golkar. Adapun Setya sebagai Bendahara Umum Golkar.

Kahar mengaku tidak ada pembicaraan mengenai PON atau penyerahan proposal saat itu. "Apapun proposal itu enggak ada maknanya karena kalau bahas anggaran itu menteri yang datang, bukan gubernur. Walaupun penambahan anggaran, tahun 2012 anggarannya sudah selesai dan sudah jadi undang-undang. Mau bahas apa?" ucap Kahar.

Ia mengaku pernah didatangi Lukman untuk mengusulkan anggaran. "Saya bilang enggak bisa," pungkasnya.