Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan: Penanganan Kasus Djoko di KPK Terus Jalan

Kompas.com - 06/08/2012, 19:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) dengan tersangka Irjen (Pol) Djoko Susilo terus berjalan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pengusutan kasus itu tidak terhambat karena adanya perbedaan persepsi antara KPK dan Polri. "Mengenai penanganan kasus dengan tersangka DS tentu akan berjalan, tidak terhambat karena mispersepsi," kata Johan di Jakarta, Senin (6/8/2012).

Mengenai kapan Djoko akan diperiksa sebagai tersangka, Johan mengatakan akan mengecek hal itu terlebih dahulu. Sejak menetapkan Djoko sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan tertanggal 27 Juli 2012, KPK belum melakukan pemeriksaan seperti pemanggilan saksi-saksi. KPK sebelumnya telah mengumpulkan bukti melalu penggeledahan di kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta.

Johan membantah adanya informasi yang menyebutkan kalau alat bukti dari penggeledahan yang saat ini disimpan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta itu belum dapat diakses. "Tidak benar ada informasi yang sebut KPK tidak bisa akses barbuk (barang bukti) itu. Memang ada penjagaan dari pihak Mabes Polri. Itu bagian dari ikut menjaga, tidak benar ada yang menyebut bahwa KPK mengakses barbuk dihalang-halangi," ungkap Johan.

Saat ini, barang bukti yang merupakan hasil penggeledahan di gedung Korlantas Polri itu disimpan di kontainer di belakang gedung KPK. Saat ditanya apakah penyidik KPK sudah menggunakan alat bukti dalam kontainer tersebut, Johan menjawab, "Saya kan tidak mengamati kontainernya".

Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini, KPK juga menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka, yakni Brigjen Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut, serta dua pihak swasta yaitu Budi Susanto dan Sukoco S Bambang. Di luar dugaan, tiga orang itu juga ditetapkan Polri sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Hal ini lah yang kemudian membuat KPK dan Polri seolah berebut kasus.

Ketika ditanya soal proses pemeriksaan terhadap tiga tersangka yang juga ditetapkan Polri sebagai tersangka itu, Johan mengatakan hal tersebut menjadi bagian yang akan dibahas dalam pertemuan antara pimpinan KPK dengan Kepala Polri. Pertemuan yang batal dilakukan hari ini tersebut, katanya, akan dijadwal ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com