Kompas.com - 02/08/2012, 06:42 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAsep Candra

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator roda dua dan roda empat ujian surat izin mengemudi (SIM) 2011. Penetapan Didik sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan atas perkara tersangka Irjen Djoko Susilo yang diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Korlantas Polri 2011 sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan orang lain.

"Dalam ekspose (gelar perkara) sudah diputuskan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (1/8/2012) kemarin.

Informasi yang diterima Kompas.com dari lingkungan penyidik dan penyelidik menyebutkan bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Didik sudah ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad pada Rabu (1/8/2012). Selain Didik, KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.

Menurut informasi internal KPK yang diterima Kompas.com, sprindik atas nama Budi sudah ditandatangani Abraham pada 28 Juli 2012 lalu, bersamaan dengan sprindik atas nama Djoko Susilo. Baik Didik, Budi, maupun Sukoco telah dicegah bepergian ke luar negeri. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Sukoco dianggap sebagai saksi penting dan mendapat perlindungan LPSK. Terpidana 3 tahun 10 bulan penjara itu disebut mengetahui aliran dana ke pejabat-pejabat Korlantas Polri.

Selain ketiganya, KPK juga meminta Imigrasi mencegah Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan yang menjadi ketua panitia pengadaan proyek simulator tersebut. Dalam penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di gedung Korlantas Polri, penyidik menyita sejumlah dokumen dari ruangan Teddy, termasuk dokumen bukti soal aliran dana.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menetapkan Irjen Djoko sebagai tersangka. Selaku Kepala Korlantas pada saat proyek dilakukan, Djoko diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 90 miliar dan Rp 100 miliar. Tender proyek simulator sekitar Rp 198,7 miliar itu dimenangi PT CCMA, perusahaan milik Budi. Diduga, Budi memiliki kedekatan dengan Djoko. Budi pun menyubkontrakkan proyek tersebut ke PT ITI dengan nilai kontrak sekitar Rp 90 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

    Nasional
    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

    Nasional
    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

    Demo Mahasiswa Depan KPK, Polisi Siapkan Tes Covid-19 Antigen Untuk Periksa secara Acak

    Nasional
    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Uji Materi UU KY, Ahli Sebut Pembentuk UU Berwenang Atur Rekrutmen Hakim

    Nasional
    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Moeldoko: Tidak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan yang Berbelit-belit

    Nasional
    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Menaker: Nilai Bantuan Subsidi Upah Rp 1 Juta, Tak Ada Potongan Apa Pun

    Nasional
    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Publik Dinilai Perlu Menghukum Parpol yang Kadernya Korupsi

    Nasional
    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

    Nasional
    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Antisipasi Demo Mahasiswa di Gedung KPK, Polisi Perketat Pengamanan

    Nasional
    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

    Nasional
    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

    Nasional
    Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

    Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

    Nasional
    Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

    Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

    Nasional
    Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

    Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.