Priyo: Relakan Kasus Simulator di Tangan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Priyo Budi Santoso meminta agar jangan ada lagi konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri seperti yang terjadi dalam peristiwa Cicak vs Buaya. Kedua institusi penegak hukum itu diminta tetap bekerjasama dalam pemberantasan korupsi.

"Saya sarankan antara KPK dan Polri harus tetap bersinergi dan kerja sama dengan baik karena risikonya tinggi berjalan diluar itu," kata Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/7/2012).

Sebelumnya, Polri sempat tak mengizinkan sekitar 10 penyidik KPK keluar seusai menggeledah Markas Korps Lantas Polri di Jakarta. Akhirnya, pihak KPK tertahan berjam-jam. Pada penggeledahan kali ini, penyidik KPK menemukan semua dokumen asli, termasuk aliran dana yang mengarah ke pejabat Korlantas.

Tak hanya tertahan, penyidik KPK juga sempat tak diizinkan membawa seluruh dokumen hasil penggeledahan. KPK telah menetapkan Kepala Korps Lantas Polri saat itu Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan simulator kendaraan roda dua dan roda empat tahun 2011.

Priyo mengapresiasi langkah KPK yang masuk ke lingkungan Kepolisian. Dia mencatat baru kali ini KPK menjerat perwira tinggi Polri terkait kasus korupsi di lingkungan Polri. "Kita semua harus acungkan jempol dan beri apresiasi kepada KPK atas peristiwa itu," ucapnya.

Ketika dimintai tanggapan pengakuan Polri yang juga tengah mengusut perkara itu, menurut Priyo, lazimnya jika KPK sudah menangani kasus korupsi, maka institusi lain harus merelakan.

"Kita tunggu saja. Kan akan ada koordinasi antar pimpinan KPK dengan Polri," pungkas politisi Partai Golkar itu.