Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny: Saya Hanya Mengacu ke Surat KPK

Kompas.com - 25/07/2012, 22:30 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana membantah sengaja membocorkan informasi soal penetapan tersangka Izedrik Emir Moeis dalam kasus pemberian hadiah terkait pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Tarahan Lampung. Menurut Denny, keterangan yang dia berikan semata-mata mengacu pada surat permohonan pencegahan yang dimintakan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Emir.

Kepada Kompas, Rabu (25/7/2012) malam, Denny mengatakan, setiap pertanyaan wartawan terkait permintaan pencegahan selalu dijawab sesuai dengan surat permintaan dari lembaga yang memohon pencegahan tersebut. "Setiap saya ditanya soal cegah, saya merefer ke surat KPK. Semua saya share sama ke semua media," kata Denny.

Menurut Denny, Kemenkumham sama sekali tidak bermaksud campur tangan dalam upaya penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Denny mengatakan, apa yang dia informasikan ke media selalu mengacu pada surat permohonan pencegahan yang dikirim ke Kemenkumham.

"Untuk kasus-kasus lain pun saya jawab tiga hal, pertama konfirmasi ada surat cegah, kedua berapa lama cegah, dan status hukumnya (orang yang dicegah). Semua info cegah begitu saya share," katanya.

Dalam surat permohonan pencegahan terhadap Emir yang dikirim KPK memang disebutkan status hukum politisi PDI-P itu sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait proyek pembangunan PLTU Tarahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

    Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

    Nasional
    Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

    Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

    Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

    Nasional
    Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

    Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

    Nasional
    Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

    Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

    Nasional
    Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

    Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

    Nasional
    Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

    Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

    Nasional
    Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

    Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

    Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com