Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Kompas.com - 25/07/2012, 11:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan keinginannya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tidak memandang jabatan, asal partai politik, atau latar belakang lain.

Saat memimpin rapat koordinasi bidang hukum di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7/2012), Presiden mengatakan, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkesinambungan dan dilaksanakan oleh semua pihak.

"Seluruh pejabat negara, bukan hanya pemerintah, harus mencegah korupsi. Pada saat penyimpangan terjadi, penegakan hukum juga harus berjalan dengan baik," kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan, semua pihak yang termasuk dalam sistem hukum harus bekerja keras. Namun, Presiden mengakui bahwa masih banyak kelemahan yang harus dibenahi. "Kita akui masih besar dan banyak pekerjaan rumah kita. Saya berharap semua simpul bergerak dan bekerja untuk tetap tegas dan tidak pandang bulu, apa pun jabatannya dari parpol mana pun," katanya.

Kepala Negara menegaskan, keberhasilan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan prestasi semua pihak. "Kalau soal puas tidak puas, nomor dua, yang penting kita semua tidak pernah kendor. Saya juga sering katakan, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya kepolisian dan kejaksaan, tapi semua, itu perihal penegakan hukum," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas bidang hukum di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu. Dalam rapat yang dimulai pukul 10.00 tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono.

Rapat bidang hukum tersebut dihadiri Jaksa Agung Basrief Arief, para menteri koordinator, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan, Presiden SBY mengatakan bahwa selama bulan Ramadhan akan melakukan kunjungan ke sejumlah instansi pemerintah dan melakukan rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan program pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com