Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Lapindo Minta Ganti Rugi "Cash", Bukan Diangsur!

Kompas.com - 23/07/2012, 13:54 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Suwandi, Korban Lumpur Lapindo yang berjalan kaki dari Porong ke Jakarta dengan menempuh jarak sekitar 800 km meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menekan pihak Lapindo Brantas untuk membayar ganti rugi korban lapindo dalam bentuk tunai. Ganti rugi untuk korban lumpur yang selama ini dibayarkan dengan cara diangsur terbukti tidak efektif karena korban tidak memiliki tanah.

"Tujuan kami (korban lumpur lapindo) datang ke Jakarta ya salah satunya meminta presiden untuk mendesak Bakrie membayar ganti rugi korban lapindo yang dibayarkan cash (tunai) jangan dicicil lagi,"ujar Hari Suwandi, korban Lapindo dalam aksi jalan kaki mengelilingi istana kepresidenan di Jakarta, Senin (23/07/2012).

Menurutnya, persoalan Lumpur Lapindo yang terjadi sejak 2006 hingga kini belum juga selesai. Masih banyak korban yang belum menerima ganti rugi. Kalaupun ada yang sudah menerima ganti rugi, banyak yang belum menerimanya secara penuh karena pembayaran dilakukan dengan cara dicicil.

Ia mengaku istrinya sudah mendapatkan ganti rugi namun orang tuanya belum. Ganti rugi terhadap isterinya sudah dibayar lunas pihak Lapindo Brantas. Namun, ia mengeluh, tidak ada ganti rugi terhadap lahan yang dulu digunakannya untuk bercocok tanam.

"Asset istri saya kecil yaitu sebesar Rp 150 juta. Saya minta dibayar cash. Korban Lapindo seperti istri saya sudah memiliki rumah, tapi kalau melihat korban lain yang kalau diangsur hanya sebesar 5 juta ya kami tidak akan memiliki rumah dan tanah," tambahnya.

Suwandi berharap dapat segera bertemu dengan Presiden Yudhoyono untuk menyampaikan masalah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com