Kompas.com - 18/07/2012, 02:14 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Wa Ode Nurhayati belum mengembalikan semua uang yang diberikan pengusaha Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq kepadanya.

Wa Ode baru mengembalikan Rp 5 miliar dari Rp 6 miliar yang diduga diterimanya dari Fahd terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Hal ini terungkap melalui keterangan Fahd yang menjadi saksi untuk terdakwa Wa Ode dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (17/7/2012).

Adapun Wa Ode didakwa menerima suap senilai Rp 6,5 miliar dari tiga pengusaha, yakni Fahd, Paulus, dan Abram Noach Mambu, terkait alokasi DPID. "Sisanya Rp 1 miliar," kata Fahd.

Namun, menurut Fahd, pengembalian uang Rp 5 miliar oleh Wa Ode tersebut tidak disertai tanda bukti. "Enggak pakai bukti, langsung ditransfer," katanya.

Fahd menuturkan, dirinya meminta kembali uang Rp 6 miliar yang diberikannya ke Wa Ode lantaran alokasi dana DPID untuk tiga kabupaten di Aceh seperti yang dijanjikan tidak juga gol.

Padahal, Fahd sudah memberikan uang Rp 6 miliar sesuai dengan kesepakatan 5-6 persen dari nilai DPID yang dialokasikan Rp 40 miliar untuk masing-masing kabupaten.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Uang commitment fee tersebut diberikan Fahd melalui Haris Surahman yang diteruskan ke staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda. "Diberikan secara bertahap di Bank Mandiri Cabang DPR, tarik tunai, setor tunai," ungkap Fahd.

Menurut Fahd, dirinya sudah bolak-balik menagih ke Wa Ode agar uangnya dikembalikan selama anggaran DPID yang dijanjikan belum masuk ke kas tiga kabupaten di Aceh, yakni Bener Meriah, Aceh Besar, dan Pidie Jaya.

Sebelumnya Fahd menyampaikan ke bupati tiga kabupaten tersebut bahwa dirinya bisa membantu agar tiga kabupaten itu menjadi penerima DPID.

Sebagai syarat, Fahd meminta para bupati menyiapkan commitment fee 6 persen yang akan diberikan ke DPR sebesar 5 persen, untuk Fahd 0,5 persen, dan untuk Haris Surahman yang mengenalkannya ke Wa Ode sebesar 0,5 persen.

Fahd menuturkan, dirinya membayarkan commitment fee para bupati tersebut dengan uang pribadinya terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh para bupati setelah proyek DPID gol. Untuk mendapatkan uang talangan itu, Fahd mengaku meminjam ke sejumlah pihak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

    Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

    Nasional
    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    Nasional
    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Nasional
    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Nasional
    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Nasional
    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Nasional
    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Nasional
    'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

    "Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

    Nasional
    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Nasional
    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Nasional
    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Nasional
    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Nasional
    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.