Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Dipingpong, Korban Lapindo Susah Bertemu Presiden

Kompas.com - 17/07/2012, 13:50 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Sidoarjo, Hari Suwandi, yang menggelar aksi jalan kaki Porong-Jakarta merasa dipersulit untuk beraudiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Hari telah mengirimkan surat permintaan audiensi ke Sekretariat Negara pada pekan lalu, namun belum juga mendapat respon dari pihak Sekretariat Negara.

"Kemarin, saat sebelum kita masuk ke DPR, jujur, presiden sudah menjanjikan ada permintaan dari Pak Hari Suwandi, dan kami siap menerima Pak Hari Suwandi. Tapi, sampai sekarang belum ada pernyataan audiensi kurang lebih sudah seminggu, yang intinya kami dipingpong," kata Hari saat menggelar aksi di depan gedung Wisma Bakrie II, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/7/2012).

Hari sengaja berjalan kaki menempuh jarak 827 Kilometer dari Porong, Sidoarjo, hingga Jakarta. Pada 12 Juli 2012 lalu, dia menggelar aksi di depan Istana Presiden, Jakarta. Dia menuntut pemerintah segera menyelesaikan persoalan korban Lapindo.

"Yang jelas, aksi ini akan saya lakukan sampai ada kejelasan atau penyelesain total, bukan janji atau apapun. Kalau saya sudah dapat informasi dari warga, bahwa semua sudah selesai, baru saya akan pulang," ungkapnya.

Menurut Hari, pihak PT Lapindo Brantas belum membayar semua ganti rugi warga yang terkena lumpur Lapindo sejak enam tahun lalu.

"Dari 13 ribu berkas yang sudah dibayar perusahaan Bakrie, mereka cuma menyelesaiakn sekitar 4 ribu berkas dengan jumlah sekitar Rp 71 miliar," katanya.

Sebelumnya, Hari juga menemui pimpinan DPR, Pramono Anung. Menurutnya, DPR akan mendesak PT Lapindo Brantas segera menyelesaikan masalah lumpur Lapindo.

"Yang jelas, mereka (DPR), akan bawa persoalan ini ke dalam rapat," ucap Hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com