Sri Mulyani: Kepala Daerah Korupsi, Tantangan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberantasan korupsi dan menciptakan tata pemerintahan yang baik menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia. Kunci dari pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Hal ini disampaikan Sri Mulyani ketika ditanya soal kenyataan bahwa ada sekitar 200 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi di Indonesia.

"Yang terpenting sistem peradilan bisa menangani ini secara efektif sehingga bisa dicegah, dan kerugian bisa dikembalikan," kata Sri Mulyani kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/7/2012).

Sri Mulyani mengatakan, persoalan korupsi tak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara miskin dan negara maju. Tindak korupsi juga dapat dilakukan siapa saja, tak hanya kepala daerah.

Kasus terbaru, Bupati Buol Amran Batalipu disangka menerima suap berkaitan dengan penerbitan hak guna usaha (HGU) perkebunan atas nama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM), perusahaan yang disebut-sebut milik Hartati Murdaya Poo.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung, Mangadar Situmorang mengatakan, banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin lokal yang punya integritas tinggi. Untuk itu, partai-partai politik diminta untuk secara serius menyiapkan calon pemimpin daerah yang punya kemampuan, bersih, dan bervisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Mangadar menjelaskan, korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah disebabkan banyak faktor. Selain politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah, korupsi juga akibat mental dan integritas kepala daerah yang lemah terhadap godaan korupsi. Itu terjadi karena kepala daerah yang diajukan partai politik bukan kader terbaik, melainkan sosok yang populer dan punya modal besar.

"Partai politik cenderung mengajukan calon kepala daerah yang populer dan punya modal besar karena dianggap lebih mudah terpilih dalam pilkada secara instan dalam jangka pendek," katanya.