Kompas.com - 06/07/2012, 09:15 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorRusdi Amral

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Buol Amran Batalipu akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (6/7/2012) di Buol, Sulawesi Tengah. Untuk mengamankan penangkapan terhadap Amran, tim KPK didukung langsung oleh tim dari Markas Komando Brigade Mobil Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Tim KPK telah berada di Buol sejak Kamis. Mereka rencananya akan menyerahkan langsung surat pemanggilan terhadap Amran sebagai tersangka suap. "Bupati Buol sudah tertangkap," kata salah seorang pejabat di KPK kepada Kompas, Jumat pagi ini.

Tadi malam salah seorang penyidik juga mengatakan, KPK langsung melayangkan surat pemanggilan kepada Amran sebagai tersangka. "Bila dia berulah, akan langsung kami tangkap," ujarnya.

Untuk itulah, KPK membawa dukungan pasukan dari Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Dukungan pasukan ini diperlukan, mengingat penangkapan pertama terhadap Bupati Buol pada 26 Juni lalu sempat gagal. Bahkan, ada anggota tim KPK yang mencegat Amran dengan menggunakan sepeda motor beberapa saat setelah dia menerima suap justru ditabrak mobil yang ditumpangi Bupati Buol tersebut.

Saat itu, KPK tak bisa berbuat banyak karena tak membawa pasukan yang cukup. Bahkan, ketika tim KPK mengejar hingga ke rumah dinas bupati, akhirnya KPK mengurungkan niat menangkap Amran setelah melihat banyak pendukungnya membawa senjata tajam. KPK menghindari terjadinya bentrokan dan jatuhnya korban tak bersalah hanya untuk menangkap Bupati Buol.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dikonfirmasi mengenai penangkapan tersebut hanya mengatakan, "Mudah-mudahan Jumat ini semuanya (penangkapan Amran) bisa berlangsung lancar."

Rencananya, Amran akan langsung diterbangkan ke Jakarta. Amran dituding menerima suap dari Yani Anshori dan Gondo Sudjono, petinggi PT Hardaya Inti Plantation, perusahaan yang disebut-sebut dimiliki pengusaha Hartati Murdaya Poo. KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Hartati bepergian ke luar negeri. Bahkan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut juga rencananya akan segera dipanggil KPK untuk diperiksa.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

    Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

    Nasional
    Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

    Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

    Nasional
    Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

    Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

    Nasional
    Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

    Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

    Nasional
    Viral Video Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

    Viral Video Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

    Nasional
    Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

    Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

    Nasional
    Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

    Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

    Nasional
    Di KPK Walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

    Di KPK Walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

    Nasional
    Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

    Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

    Nasional
    WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

    WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

    Nasional
     Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

    Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

    Nasional
    Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

    Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

    Nasional
    Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

    Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

    Nasional
    Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

    Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X