Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampak Papua: Menko Polhukam Jangan Bohongi Publik

Kompas.com - 05/07/2012, 19:44 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Masyarakat Adat Papua (Kampak Papua) menuding Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto telah melakukan pembohongan publik terkait kondisi pendekatan militer yang dilakukan TNI/Polri di Papua. Pemerintah tidak pernah beritikad baik dalam membangun suasana damai dan kondusif di Papua karena penegakan hukum seperti yang diutarakan olehnya adalah bentuk pemalsuan atas sesungguhnya yang terjadi di Papua.

"Djoko Suyanto jangan lagi berbohong pada publik terkait dengan pendekatan militer di Papua. Pendekatan militer di Papua adalah jelas-jelas ada. Buktinya adalah penembakan Mako Tabuni, pembubaran paksa demonstrasi dan penyiksaan sipatisan KNKB hingga tewas (Yesa Mirin) dan Penyerangan Batalyon Infantri 756 Wamena terhadap warga Kampung Honay Lama Wamena," ujar Dorus Wakum, Koordinator Umum Kampak Papua di Jakarta, Kamis (05/07/2012).

Dirinya turut mencatat bahwa jumlah TNI dan Polri di Papua jika dihitung lebih dari 25.000. Hal itu sangat tidak wajar mengingat Presiden berkomitmen membangun damai di Papua dengan hati. Jumlah pasukan militer yang besar di Papua tersebut menurutnya malah menambah banyak masalah. Pasukan TNI dan Polri yang dikirim ke Papua menurutnya tidak memahami Papua sehingga hal tersebut justru akan memperburuk keadaan.

Penumpukan pasukan TNI dan Polri di Papua yang merupakan pendekatan Militeristik membuat pendekatan damai dalam jalur apresiasi budaya Papua jalan di tempat. Dia menandaskan bahwa penyelesaian kekerasan dengan jalan pengiriman anggota TNI dan Polri adalah kebijakan yang tidak dapat dibiarkan karena anggota TNI dan Polri yang berasal dari luar Papua tersebut tidak paham akan adat, budaya dan kebiasaan masyarakat Papua.

"Dia (Djoko Suyanto) harus jujur karena presiden sendiri menyatakan untuk bangun Papua dengan hati. Jika pejabat Indonesia terus berbohong kepada media massa dengan mengatakan tidak ada pendekatan militeristik yang sebenarnya ada maka perdamaian di Papua tidak akan kunjung terwujud," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com