Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampak Papua: Menko Polhukam Jangan Bohongi Publik

Kompas.com - 05/07/2012, 19:44 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Masyarakat Adat Papua (Kampak Papua) menuding Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto telah melakukan pembohongan publik terkait kondisi pendekatan militer yang dilakukan TNI/Polri di Papua. Pemerintah tidak pernah beritikad baik dalam membangun suasana damai dan kondusif di Papua karena penegakan hukum seperti yang diutarakan olehnya adalah bentuk pemalsuan atas sesungguhnya yang terjadi di Papua.

"Djoko Suyanto jangan lagi berbohong pada publik terkait dengan pendekatan militer di Papua. Pendekatan militer di Papua adalah jelas-jelas ada. Buktinya adalah penembakan Mako Tabuni, pembubaran paksa demonstrasi dan penyiksaan sipatisan KNKB hingga tewas (Yesa Mirin) dan Penyerangan Batalyon Infantri 756 Wamena terhadap warga Kampung Honay Lama Wamena," ujar Dorus Wakum, Koordinator Umum Kampak Papua di Jakarta, Kamis (05/07/2012).

Dirinya turut mencatat bahwa jumlah TNI dan Polri di Papua jika dihitung lebih dari 25.000. Hal itu sangat tidak wajar mengingat Presiden berkomitmen membangun damai di Papua dengan hati. Jumlah pasukan militer yang besar di Papua tersebut menurutnya malah menambah banyak masalah. Pasukan TNI dan Polri yang dikirim ke Papua menurutnya tidak memahami Papua sehingga hal tersebut justru akan memperburuk keadaan.

Penumpukan pasukan TNI dan Polri di Papua yang merupakan pendekatan Militeristik membuat pendekatan damai dalam jalur apresiasi budaya Papua jalan di tempat. Dia menandaskan bahwa penyelesaian kekerasan dengan jalan pengiriman anggota TNI dan Polri adalah kebijakan yang tidak dapat dibiarkan karena anggota TNI dan Polri yang berasal dari luar Papua tersebut tidak paham akan adat, budaya dan kebiasaan masyarakat Papua.

"Dia (Djoko Suyanto) harus jujur karena presiden sendiri menyatakan untuk bangun Papua dengan hati. Jika pejabat Indonesia terus berbohong kepada media massa dengan mengatakan tidak ada pendekatan militeristik yang sebenarnya ada maka perdamaian di Papua tidak akan kunjung terwujud," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com