Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Klaim Pengadaan Al Quran Sesuai Prosedur

Kompas.com - 03/07/2012, 06:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Agama menyebut proyek pengadaan kitab suci Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012 sudah sesuai prosedur. Meski demikian, tim internal Kemenag tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi itu, khususnya dalam proses tender yang dimenangi perusahaan milik Dendy Prasetya, anak politisi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar.

"Menurut ULP, Unit Layanan Pengadaan, semua sesuai prosedur. Justru yang dicurigai kenapa ditentukan dia (perusahaan), apa karena kelayakan atau kenapa. Ini yang sedang dilihat Irjen," kata Ahmad Jauhari, Direktur Urusan Agama Islam Kemenag, di Jakarta, Senin (2/7/2012).

Sebelumnya, KPK mengumumkan penatapan dua tersangka kasus dugaan korupsi Al Quran, yakni Zulkarnaen dan Dendy. Zulkarnaen diduga melakukan korupsi tiga proyek di Kemenag, yaitu pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012, serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011.

Jauhari mengatakan, dirinya bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Namun, dia berkilah bahwa hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengadaan kitab suci itu sepenuhnya dilakukan oleh ULP.

"PPK tugasnya mengarahkan agar tender dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan. Secara teknis itu ULP," kata dia.

Menurut Jauhari, tidak ada penunjukan langsung atau rekomendasi perusahaan dalam proses tender. Proses tender itu, kata dia, telah dilakukan secara terbuka. Adapun penentuan siapa perusahaan yang menang tender, lanjutnya, dilakukan oleh ULP.

Jauhari mengakui bahwa internal Kemenag terpukul atas terungkapnya kasus itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihaknya berjanji akan memberikan segala data yang diperlukan KPK. Meski demikian, dia meminta agar publik menunggu proses hukum sebelum menyimpulkan adanya korupsi di Kemenag.

"Kita tunggulah apa benar ini ada korupsi? Apa ini kesimpulan saja? Kebetulan ZD tersangka apa otomatis di Kemenag ada korupsi. Ini yang harus kita buktikan," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com