Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri Ikut "Saweran" Gedung KPK

Kompas.com - 30/06/2012, 04:27 WIB
M Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus memberikan "saweran" guna mendukung rencana pembangunan gedung baru lembaga anti korupsi tersebut. Ia berkilah, langkahnya ini bukan bentuk kampanye.

"Ini bukan kampanye. Saya tidak datang dengan atribut dan kapasitas sebagai calon gubernur, karena yang kampanye Pak Biem di Kepulauan Seribu," kata Faisal, yang datang ke Gedung KPK di kawasan Kuningan bersama pegiat anti korupsi, Teten Masduki dan kedua anaknya, Jumat (29/6/2012).

Faisal menyumbang Rp 1 juta dari kantong pribadinya. Ia juga menyertakan Rp 1 juta yang merupakan dana solidaritas pendukung Faisal-Biem.

"Sistem saweran memang sejalan dengan prinsip kami. Kalau KPK mendapat saweran dari rakyat, maka KPK akan merasa berutang kepada rakyat, sehingga lebih bersemangat dalam berjuang demi rakyat," ujarnya.

Namun, Faisal menyadari, penyediaan biaya pembangunan gedung baru institusi antikorupsi itu merupakan tugas negara.

"Sulit bagi pihak luar untuk memberikan bantuan ke lembaga negara, karena akan masuk dalam ranah gratifikasi yang dilarang. Pejabat negara tidak boleh menerima meskipun demi pelayanan yang lebih baik," tuturnya.

Untuk itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia itu juga menyerukan agar rakyat tidak hanya meratap diri dan mengutuk kehidupan politik Indonesia, yang menurutnya sudah berada di bawah titik nol.

"Tanpa tindakan konkret rakyat dan warga, partai politik akan terus menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dukungan seperti ini adalah simbol perlawanan terhadap sistem legislasi yang penuh dengan kebusukan transaksi politik, korup dan kebuntuan akal sehat," tegasnya.

Adapun saat ini KPK tengah menjadi pusat perhatian dengan usulannya membangun gedung lebih besar guna menampung karyawannya yang jumlahnya sudah cukup banyak. Hal tersebut semakin menjadi polemik, setelah usulan KPK tidak disetujui oleh DPR RI.

Berbagai dukungan pun mengalir setelah pimpinan KPK mewacanakan rencana meminta bantuan kepada masyarakat untuk membiayai pembangunan gedung baru tersebut, jika DPR RI tidak kunjung merealisasikan janjinya menyetujui anggaran pembangunan gedung baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com