Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Menteri Sumbang Rp 5 Juta untuk Gedung KPK

Kompas.com - 29/06/2012, 11:39 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris ikut menyumbang untuk biaya pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Fahmi mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/6/2012), untuk menyerahkan cek atas nama pribadinya senilai Rp 5 juta.

Menurut Fahmi, dirinya rela menyumbang sebagai bentuk dukungan terhadap pendirian gedung baru KPK, sekaligus menumpahkan kekecewaannya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak juga menyetujui anggaran pembangunan gedung baru.

"Saya mendukung pendirian gedung ini dan rasa kecewa saya kepada DPR, itu saja," ucap politikus Partai Golkar itu.

Fahmi juga mengaku telah mengajak rekan pengusahanya serta anggota keluarganya untuk ikut menyumbang. Dia akan meminta teman dan keluarganya untuk menyumbang secara bergilir.

"Jadi misalnya minggu depan, saya suruh anak saya atau teman saya menyumbang sesuai aturan," ujar Fahmi.

Seperti diberitakan, wacana pimpinan KPK untuk meminta bantuan masyarakat dalam membiayai pembangunan gedung baru KPK mendapat sambutan baik. Sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat membentuk Koalisi Koin untuk KPK yang mengumpulkan sumbangan-sumbangan masyarakat. Hingga kemarin sore, Koalisi berhasil mengumpulkan sumbangan sekitar Rp 59 juta.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto beberapa hari lalu mengatakan, KPK tidak akan menerima uang dari masyarakat tersebut, tetapi menyerahkan pengumpulannya ke pihak independen, seperti Koalisi. Sesuai kesepakatan, masyarakat hanya boleh menyumbang maksimal Rp 10 juta.

Untuk diketahui, gerakan penggalangan dana ini juga dilakukan para pegawai KPK. Berdasarkan informasi dari Humas KPK, para karyawan membuat kotak dan stoples untuk menampung sumbangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com