Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hobi DPR Tidak Disukai Rakyat"

Kompas.com - 28/06/2012, 16:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak bisa memakai alasan penghematan keuangan negara ketika menahan anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi sebab Dewan sendiri menghambur-hamburkan uang negara. DPR dinilai hanya mencari alasan dan tidak mewakili aspirasi rakyat.

"Anggota DPR seolah-olah punya hobi yang tidak disukai publik. Apa saja yang tidak disukai publik, tapi disukai DPR. Apa saja yang disukai publik, tapi tidak disukai DPR. Jadi hobinya DPR tidak mewakili suara rakyat," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Penilaian Ray itu berdasarkan sikap para politisi yang kerap studi banding beramai-ramai keluar negeri dengan menghabiskan dana hingga puluhan miliar rupiah. Namun, manfaat dan hasil studi banding itu tidak jelas.

Ray mengkritik sikap para politisi yang tak terima ketika hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei menilai buruk anggota lembaga tinggi negara itu. Ray berpendapat bahwa seharusnya para politisi di Senayan malu jika mayoritas masyarakat menilai mereka buruk. "Kalau 50 persen plus satu masyarakat tidak suka DPR, mundur saja sebagai anggota," ucapnya.

Ray juga tak sependapat jika cara menyelesaikan polemik pembangunan gedung baru KPK dengan meminta bantuan rakyat alias saweran. Langkah itu, kata dia, bisa menambah pertikaian antara DPR dan KPK yang sudah terjadi sejak kepemimpinan KPK jilid II.

"Selalu ada jalan penyelesaian dengan cara dewasa. KPK ini punya penyakit, dihadang sedikit langsung ngeluh ke rakyat. Dukungan besar kepada KPK ini karena saingannya DPR. Kalau saingannya institusi lain, belum tentu seperti ini. DPR sudah jadi institusi di mana ketidaksukaan DPR bersatu," kata Ray.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengakui bahwa rakyat akan semakin membenci Dewan setelah menahan anggaran pembangunan gedung KPK. Dia mengaku bahwa fraksinya mendukung dana segera dikucurkan. "Citra kita (DPR) sudah kurang baik. Jangan diperburuk lagi dengan ini. Kita berusaha agar ini jangan menggelinding. Kampus bergerak, rakyat di mana-mana bergerak," kata Martin.

Para pimpinan KPK mengatakan, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru KPK di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225 ,7 miliar. Anggaran itu meliputi biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, managemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta. Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun mulai dari 2012 sampai 2014. Pada tahap pertama, akan dikucurkan Rp 16,7 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

    Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

    Nasional
    Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

    Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

    Nasional
    Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

    Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

    Nasional
    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    Nasional
    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Nasional
    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Nasional
    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Nasional
    Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

    Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

    Nasional
    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Nasional
    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    Nasional
    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Nasional
    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

    Nasional
    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com