Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penuhi Panggilan, Anas Berterima Kasih pada KPK

Kompas.com - 27/06/2012, 10:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (27/6/2012). Anas akan dimintai keterangan terkait penyelidikan Proyek Hambalang, Jawa Barat.

Dikawal sejumlah pengurus Partai Demokrat, Anas memasuki Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.05 WIB. Dia mengenakan batik coklat dan tampak melangkah ringan memasuki Gedung KPK.

Kepada para pewarta, Anas mengatakan berterimakasih pada KPK yang memberinya kesempatan untuk mengklarifikasi tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam Kasus Hambalang.

"Tentu saya berterima kasih kepada KPK yang hari ini meminta saya memberikan klarifikasi karena ini kesempatan terbaik untuk mengklarifikasi," kata Anas di Gedung KPK, Jakarta.

Dalam kesempatan pemeriksaan ini, lanjutnya, ia dapat menyampaikan secara formal dan resmi ke KPK kalau dirinya tidak terlibat. Anas juga mengatakan KPK telah menjalankan tugas dengan baik karena memeriksa dirinya. Menurut Anas, dikhawatirkan jika KPK tidak memeriksa dirinya maka lembaga penegakkan hukum itu bisa dipandang buruk masyarakat.

"Bisa muncul salah sangka, KPK disebut ada tekanan politik, dan lain-lain," ucap Anas.

KPK memeriksa Anas terkait penyelidikan Proyek Hambalang. Ketua KPK, Abraham Samad, Selasa (26/6/2012) menegaskan kalau kasus ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga KPK belum menetapkan seorang tersangka.

Keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam sejumlah kesempatan. Nazaruddin mengatakan, Anas-lah yang mengatur proyek tersebut. Mantan anggota DPR itu bahkan menyebut hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

Pernyataan Nazaruddin ini dibantah Anas dan pengacaranya, Firwan Wijaya, berkali-kali. "Yakinlah, Rp 1 (serupiah) saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas (Monumen Nasional di Jakarta)," kata Anas menolak tudingan Nazaruddin.

Sejauh ini KPK telah memeriksa 70 orang terkait penyelidikan Hambalang, di antaranya, istri Anas, Athiyyah Laila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com