Priyo: Jika Gedung KPK Disetujui, Gedung DPR Juga Harus Disetujui - Kompas.com

Priyo: Jika Gedung KPK Disetujui, Gedung DPR Juga Harus Disetujui

Kompas.com - 26/06/2012, 14:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada semua lembaga di eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif terkait usulan pembangunan gedung baru.

"Mestinya kalau (pembangunan) Gedung KPK disetujui, pengajuan Gedung DPR juga harus disetujui. Kalau untuk kepentingan besar, yah tidak ada keistimewaan," kata Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Priyo dimintai tanggapan polemik pembangunan gedung baru KPK setelah belum juga dihapusnya tanda bintang atau belum disetujui pengucuran anggaran oleh Dewan. Pemblokiran itu disetujui Priyo selaku pimpinan yang membidangi masalah hukum atas usulan Komisi III.

Priyo menilai tidak lazim jika KPK meminta bantuan rakyat untuk membangun gedung baru. Dia mempertanyakan bagaimana mekanisme agar sumbangan itu legal nantinya. Meski demikian, Priyo mengaku akan ikut menyumbang jika rencana itu direalisasikan.

"Sebagai pimpinan DPR, saya mendukung kalau kemudian ada ikhtiar dari masyarakat (untuk membantu KPK). Atau yang terakhir kita beri keistimewaan kepada KPK (mencabut tanda bintang)," pungkas Priyo.

Seperti diberitakan, hingga saat ini Komisi III belum mengambil keputusan resmi mengenai dicabut atau tidaknya tanda bintang (belum disetujui) dalam anggaran untuk membangun gedung baru KPK. Para politisi Komisi III masih mempertanyakan berbagai hal tentang usulan KPK.

Namun, jika ditanyakan ke masing-masing individu, mayoritas para politisi itu mengaku mendukung usulan KPK. Lantaran para politisi di Komisi III hanya selalu mengaku mendukung gedung baru, tetapi tanpa ada realisasi, KPK berencana akan meminta bantuan rakyat untuk membiayai gedung baru. Rencana itu akan direalisasikan jika tetap tidak ada kepastian dari Komisi III.

Dalam rapat dengar pendapat Senin malam, KPK kembali meminta agar Komisi III mencabut tanda bintang. Total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung di tanah seluas 27.600 meter persegi mencapai Rp 225,7 miliar. Rincian anggarannya yakni biaya pekerjaan fisik senilai Rp 215 miliar, konsultan perencana Rp 5,48 miliar, manajemen konstruksi Rp 4,38 miliar, dan pengelolaan kegiatan Rp 766 juta.

Jika disetujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun mulai dari 2012 sampai 2014. Tahap pertama, akan dikucurkan Rp 16,7 miliar. Kementerian Keuangan siap mengucurkan jika tanda bintang dicabut oleh DPR.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHeru Margianto

    Terkini Lainnya

    Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

    Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

    Nasional
    Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

    Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

    Nasional
    Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

    Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

    Megapolitan
    Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

    Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

    Megapolitan
    14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

    14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

    Regional
    Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

    Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

    Regional
    Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

    Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

    Internasional
    Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

    Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

    Megapolitan
    Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

    Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

    Nasional
    Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

    Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

    Internasional
    Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

    Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

    Regional
    Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

    Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

    Megapolitan
    Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

    Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

    Internasional
    Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

    Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

    Nasional
    Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, 'Lu Lagi Lu Lagi'

    Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, "Lu Lagi Lu Lagi"

    Megapolitan

    Close Ads X