Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tubagus: TNI AU Harus Transparan di Lingkungannya

Kompas.com - 22/06/2012, 11:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — TNI Angkatan Udara didesak transparan dalam penyelidikan jatuhnya pesawat latih TNI AU Fokker 27 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Tidak transparannya investigasi dinilai mengancam nyawa prajurit TNI lainnya.

"Walaupun tidak transparan ke publik, tapi mereka harus transparan ke lingkungannya karena ini buat nyawa mereka. Kalau enggak transparan gimana, kalau dipakai lagi, jatuh lagi. Yang penting kita mendorong agar investigasi dilaksanakan dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2012).

Seperti diberitakan, jatuhnya pesawat Fokker 27 itu mengakibatkan 11 orang tewas. Tujuh korban tewas merupakan kru pesawat bernomor registrasi A-2708 itu. Empat korban tewas lainnya adalah warga sipil yang merupakan anggota keluarga perwira menengah penghuni Kompleks Rajawali.

Tubagus mengatakan, pesawat serupa pernah jatuh tahun 2009. Namun, kata dia, saat itu disimpulkan penyebab kecelakaan bukan karena kerusakan pesawat buatan Belanda tahun 1975 itu.

Tubagus menilai pesawat F-27 masih layak terbang lantaran pihak TNI AU melaksanakan perawatan dengan baik. Saat ini, katanya, pesawat F-27 digunakan untuk latihan, pengangkutan pasukan yang bisa mencapai dua peleton, latihan penerjunan, dan lainnya.

Tubagus menambahkan, TNI AU masih memiliki lima unit pesawat F-27. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI AU untuk memutuskan apakah masih mengoperasikan pesawat itu atau tidak dan menunggu pesawat pengganti.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pergantian pesawat F-27 masih dalam proses. Pemerintah telah memesan 10 unit C- 295 buatan Spanyol dengan kerja sama PT Dirgantara Indonesia. Rencananya, sekitar tiga unit akan diterima TNI AU bulan Oktober 2012. Sisanya, akan tiba secara bertahap sampai 2014.

"Kita seluruhnya serahkan kepada TNI AU, apakah lima unit sisanya masih dioperasikan untuk latihan, kegiatan transportasi terbatas atau tidak. Dari lima itu ada yang dipakai untuk VVIP. Masih baguslah. Kalau tidak dipakai lagi, kita akan minta pengiriman pesawat baru itu lebih cepat lagi," pungkas mantan perwira tinggi TNI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com