Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA Periksa Empat Hakim Tipikor Semarang

Kompas.com - 19/06/2012, 19:50 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Ridwan Mansyur, mengungkapkan, MA telah memeriksa empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, yang dilaporkan masyarakat karena sering membebaskan terdakwa korupsi. Namun, pihaknya belum dapat mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut.

"Saya sudah tanya Kepala Badan Pengawas, hakim-hakim itu sudah diperiksa 14 hari lalu. Tetapi hasilnya belum ada, karena pemeriksaan waktu itu sempat tertunda sebab salah satu hakimnya berhalangan," kata Ridwan, Selasa (19/6/2012).

MA, jelas dia, menerima pengaduan masyarakat terkait perilaku empat hakim Pengadilan Tipikor tersebut. Ia tidak bersedia menyebutkan nama-nama hakim itu. Namun informasi yang beredar di kalangan media dan LSM, hakim-hakim yang sering membebaskan terdakwa korupsi adalah seorang hakim karir dan duan hakim ad hoc tipikor.

Sebelumnya, Komisi Yudisial menyarankan agar MA memindahkan hakim-hakim tersebut dan tidak menyatukan mereka dalam satu pengadilan. Terkait saran ini, Ridwan mengungkapkan bahwa pihaknya masih akan menunggu hasil pemeriksaan. Pemindahan hakim bisa saja dilakukan, baik sebagai bentuk promosi ataupun demosi atas kinerja mereka.

"Soal pemindahan, itu kewenangan Tim Promosi Mutasi yang terdiri dari para ketua muda MA, direktur jenderal, dan direktur penempatan hakim," kata Ridwan.

Ditanya apakah benar Lilik telah dipindahkan ke Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Selatan, dan kini menjabat Ketua PN, Ridwan mengaku belum mengetahui.

Pengadilan Tipikor Semarang dikenal sering membebaskan terdakwa korupsi. Setidaknya terdapat tujuh kasus korupsi yang dibebaskan, enam di antaranya dilakukan oleh majelis yang dipimpin hakim yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Nasional
Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Nasional
Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan

Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

Nasional
MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

Nasional
Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com